Universitas Bengkulu (Unib) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan melalui penguatan riset, inovasi, dan kolaborasi strategis. Salah satu langkah nyata yang kini diinisiasi adalah pembentukan Centre of Excellence (CoE) Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) sebagai pusat unggulan yang akan mendorong lahirnya riset, rekomendasi kebijakan, serta program pengabdian masyarakat yang berdampak dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
Ketua LPPM Unib Prof. Dedi Suryadi saat menyampaikan laporan.(foto:hms1)
Inisiasi tersebut di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unib yang saat ini bekerjasama dengan Oxford Policy Management Limited (OPML) dan didukung oleh Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO) United Kingdom dalam mengimplementasikan beberapa aspek terkait pembangunan rendah karbon.
Gagasan pembentukan CoE PRKBI menjadi agenda utama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan LPPM Unib di Hotel Santika Kota Bengkulu, Rabu (10/6/2026). Kegiatan ini menghadirkan para dekan di lingkungan Unib, kepala pusat studi di bawah LPPM, perwakilan Bappeda Pemerintah Provinsi Bengkulu, Koordinator Regional OPML, Tim Implementasi Low Carbon Development Initiative (LCDI) Bappenas RI, serta para akademisi dan peneliti yang memiliki perhatian terhadap isu permbangunan berkelanjutan dan perubahan iklim.
Sebagai bentuk dukungan terhadap inisiatif strategis tersebut, Rektor Universitas Bengkulu, Prof. Dr. Indra Cahyadinata, SP, M.Si, hadir langsung dan membuka kegiatan. Turut hadir Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Unib, Prof. Ashar Muda Lubis, S.Si, M.Si, Ph.D, beserta jajaran pimpinan Unib lainnya.
Dalam laporannya, Ketua LPPM Unib, Prof. Dr. Eng. Dedi Suryadi, ST, MT, menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap implementasi pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim melalui terbitnya Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) Tahun 2025–2045.
Menurutnya, implementasi kebijakan tersebut memerlukan dukungan multipihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi. Karena itu, LPPM Unib menginisiasi pembentukan CoE PRKBI yang akan berfungsi sebagai Research and Policy Center, Capacity Building Center, Innovation Hub, Knowledge Management Center, serta Partnership and Collaboration Center.
“Dengan dibentuknya CoE PRKBI ini, berbagai implementasi program riset dan pengabdian masyarakat di bidang mitigasi perubahan iklim dapat lebih terfokus, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus mendorong kemajuan pembangunan daerah,” ujar Prof. Dedi.
Rektor Unib Prof. Indra Cahyadinata saat membuka FGD dan menyambut baik inisiasi CoE PRKBI.(foto:hms1)
Rektor Unib, Prof. Indra Cahyadinata, menyampaikan apresiasi kepada LPPM Unib dan seluruh mitra yang telah menginisiasi langkah strategis tersebut. Menurutnya, pembentukan CoE PRKBI merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim di Provinsi Bengkulu.
“Kita melihat Pemerintah Provinsi Bengkulu telah memiliki komitmen yang kuat melalui Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Tahun 2025 hingga 2045. Namun, komitmen tersebut harus didukung oleh ilmu pengetahuan, data, riset, inovasi, dan kerja nyata di lapangan. Di sinilah Universitas Bengkulu hadir. Inisiasi Centre of Excellence PRKBI ini merupakan langkah penting bagi Universitas Bengkulu untuk memperkuat kontribusi tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rektor menegaskan bahwa paradigma perguruan tinggi saat ini menuntut hadirnya kampus yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, penelitian dan pengabdian tidak boleh berhenti pada laporan, seminar, atau publikasi semata, tetapi harus mampu menjawab berbagai persoalan riil yang dihadapi masyarakat.
Menurut Rektor, ketika petani menghadapi perubahan pola musim, masyarakat pesisir menghadapi ancaman abrasi, atau pemerintah memerlukan dasar kebijakan yang kuat dan berbasis data, maka perguruan tinggi harus hadir sebagai bagian dari solusi. Ilmu pengetahuan harus mampu menjangkau masyarakat, bekerja bersama masyarakat, dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan secara langsung.
“Unib memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk ikut menyelesaikan persoalan daerah. Melalui CoE PRKBI ini, kita ingin memperkuat peran kampus sebagai pusat kolaborasi, pusat kajian, dan pusat lahirnya gagasan-gagasan yang dapat membantu pembangunan daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon,” tegasnya.
Tim Leader LCDI Unib, Dr. Yansen, saat memaparkan urgensi pembentukan CoE PRKBI.(foto:hms1)
Rektor berharap FGD yang dilaksanakan dapat menghasilkan arah pengembangan yang jelas, agenda kerja yang konkret, serta tindak lanjut yang dapat segera diwujudkan. Dengan demikian, keberadaan CoE PRKBI nantinya tidak hanya menjadi pusat kajian akademik, tetapi juga menjadi motor penggerak kolaborasi dan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, daerah, dan lingkungan.
Diskusi berlangsung hingga sore hari dengan suasana yang dinamis dan produktif. Berbagai ide, masukan, serta gagasan strategis mengemuka terkait penguatan implementasi Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Tahun 2025–2045 di Provinsi Bengkulu.
Tim Leader Implementasi Low Carbon Development Initiative (LCDI) Unib, Dr. Yansen dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa Inisiasi CoE PRKBI akan menjadi salah satu bagian penting dari agenda “Penguatan Implementasi Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi Bengkulu tahun 2026”, sebagai tindak lanjut program tahun sebelumnya yang telah berkontribusi dalam penyusunan Peraturan Gubernur Bengkulu dan Dokumen Rencana PRKBI Provinsi Bengkulu 2025-2045. Ia juga memaparkan secara komprehensif mengenai urgensi, peluang, tantangan, model bisnis, hingga kebutuhan infrastruktur dalam pembentukan CoE PRKBI Unib.
Dari diskusi mendalam tersebut, mayoritas peserta menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Centre of Excellence PRKBI di bawah koordinasi LPPM Unib. Dukungan ini menjadi modal penting bagi Unib untuk memperkuat perannya sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya unggul dalam pendidikan dan penelitian, tetapi juga mampu menghadirkan solusi nyata bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berketahanan iklim. [Purna Herawan | Humas].