Universitas Bengkulu (Unib) terus memperkuat perannya sebagai perguruan tinggi yang berdampak melalui pengembangan riset dan dukungan kebijakan pembangunan daerah. Salah satu langkah strategis yang tengah dioptimalkan adalah penguatan implementasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) di Provinsi Bengkulu melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Rektor Unib Prof. Indra Cahyadinata saat membuka FGD Inisiasi CoE PRKBI.(foto:hms1)
Upaya tersebut dilaksanakan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unib yang bekerja sama dengan Oxford Policy Management Limited (OPML) dan didukung oleh Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) United Kingdom. Sinergi ini tidak hanya berfokus pada penguatan riset, tetapi juga mendukung penyusunan kebijakan berbasis data dan pengembangan model pembangunan yang berkelanjutan di Bengkulu.
Komitmen tersebut sejalan dengan paradigma Perguruan Tinggi Berdampak yang diusung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), sekaligus mendukung visi Universitas Bengkulu sebagai perguruan tinggi yang unggul, inklusif, berdaya saing global, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Hal itu disampaikan Rektor Universitas Bengkulu, Prof. Dr. Indra Cahyadinata, SP., M.Si, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Inisiasi Pembentukan Centre of Excellence (CoE) Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim yang diselenggarakan LPPM Unib di Hotel Santika Bengkulu, Rabu (10/6/2026).
Rektor Unib mengapresiasi inisiasi CoE PRKBI dan mendukung penuh pengembagan riset dan kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Provinsi Bengkulu.(foto:hms1)
Menurut Rektor, tantangan perubahan iklim yang semakin nyata menuntut perguruan tinggi untuk hadir sebagai bagian dari solusi. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tidak boleh berhenti pada laporan, seminar, atau publikasi ilmiah semata, tetapi harus mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah.
“Ketika petani menghadapi perubahan pola musim, masyarakat pesisir berhadapan dengan ancaman abrasi, atau pemerintah membutuhkan dasar kebijakan yang kuat dan berbasis data, maka perguruan tinggi harus hadir memberikan solusi. Ilmu pengetahuan harus mampu menjangkau masyarakat, bekerja bersama masyarakat, dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan secara langsung,” ujar Rektor.
Ia menegaskan bahwa Unib memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk berkontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan pembangunan daerah. Melalui pembentukan CoE PRKBI, Unib ingin memperkuat fungsi kampus sebagai pusat kolaborasi, pusat kajian ilmiah, dan pusat lahirnya gagasan-gagasan inovatif yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Melalui CoE PRKBI dan optimalisasi implementasi pembangunan rendah karbon, kita ingin memperkuat peran kampus sebagai pusat kolaborasi dan pusat kajian yang mampu membantu pemerintah daerah menghadapi tantangan perubahan iklim sekaligus mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan,” tegasnya.
Rektor Unib dan Pokja PRKBI Bengkulu, serta Tim LCDI Unib berserta para expert, foto bersama dalam acara FGD.
CoE PRKBI Jadi Bagian Strategis Penguatan Implementasi LCDI
Pada kesempatan yang sama, Tim Leader Low Carbon Development Initiative (LCDI) LPPM Unib, Dr. Yansen, menjelaskan bahwa inisiasi pembentukan Centre of Excellence PRKBI merupakan salah satu agenda strategis dalam Program Penguatan Implementasi Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi Bengkulu Tahun 2026.
Program tersebut merupakan kelanjutan dari berbagai capaian yang telah diraih pada tahun sebelumnya, termasuk kontribusi dalam penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2045 serta terbitnya Peraturan Gubernur Bengkulu tentang PRKBI.
Tim Leader LCDI LPPM Unib Dr. Yansen menjelaskan urgensi, potensi dan tantangan CoE PRKBI.(foto:hms1)
“Pada tahun sebelumnya, LCDI LPPM Unib bersama OPML dan FCDO telah berhasil memperkuat komitmen Pemerintah Daerah terhadap implementasi PRKBI. Salah satu hasil nyatanya adalah terbitnya Peraturan Gubernur Bengkulu tentang PRKBI 2025–2045. Tahun ini, berbagai agenda lanjutan terus dilaksanakan, termasuk inisiasi pembentukan CoE PRKBI di Universitas Bengkulu,” jelasnya.
Menurut Dr. Yansen, Indonesia memiliki komitmen kuat dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim global. Target yang ditetapkan adalah penurunan emisi sebesar 31,89 persen melalui kemampuan sendiri dan hingga 43,2 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.
Sejalan dengan komitmen tersebut, Provinsi Bengkulu menjadi salah satu daerah prioritas implementasi Low Carbon Development Initiative (LCDI) fase II yang didukung Bappenas. Melalui kerja sama tersebut, Bengkulu menargetkan terintegrasinya kebijakan PRKBI ke dalam dokumen pembangunan daerah, penguatan sistem monitoring dan pelaporan berbasis AKSARA, serta implementasi berbagai proyek percontohan pada sektor-sektor prioritas.
Sektor prioritas tersebut meliputi kehutanan dan penggunaan lahan, karbon biru berbasis ekosistem mangrove, pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan, serta sektor pertanian yang berkelanjutan.
Slide paparan LCDI LPPM Unib tentang regulasi, ruang lingkup dan kebijakan PRKBI.(foto:ist)
Fokus pada Penguatan Perencanaan, Kapasitas, dan Kolaborasi
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, sepanjang tahun 2026 LCDI LPPM Unib telah menyusun berbagai program strategis yang mencakup penguatan perencanaan dan penganggaran pembangunan rendah karbon, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan.
Berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain evaluasi dan koordinasi penyusunan RKPD dan Renja OPD Tahun 2027, penguatan struktur APBD yang mendukung target PRKBI, penyusunan dan sinkronisasi RAD-GRK, identifikasi peluang pendanaan alternatif, pelatihan sistem pelaporan AKSARA, transfer pengetahuan terkait pemanfaatan sistem dinamik untuk perencanaan pembangunan, hingga pembentukan Centre of Excellence PRKBI di Universitas Bengkulu.
Tim LCDI LPPM Unib menjelaskan aktivitas penguatan implementasi PRKBI di Provinsi Bengkulu.(foto:hms1)
Selain itu, program juga mencakup peningkatan kapasitas anggota DPRD, kajian kawasan hutan Bukit Sanggul, forum multipihak terkait isu perubahan iklim, review kebijakan dan regulasi daerah, serta diseminasi berbagai isu pembangunan rendah karbon melalui media dan forum publik.
Dalam menjalankan program tersebut, LCDI LPPM Unib melibatkan berbagai dosen dan peneliti lintas disiplin yang memiliki kompetensi di bidang perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, ekonomi pembangunan, tata kelola pemerintahan, hukum, hingga perencanaan wilayah.
Dr. Yansen menegaskan bahwa keberhasilan implementasi pembangunan rendah karbon tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
“Perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, kampus dapat menjadi katalis dalam merumuskan program prioritas, menghasilkan kajian yang relevan, serta mendukung pemerintah daerah menghadirkan berbagai inovasi pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya. [Purna Herawan | Humas].