Unib Dorong Sinergi Multipihak Perkuat Pembangunan Rendah Karbon di Bengkulu

Universitas Bengkulu (Unib) terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung pembangunan daerah berkelanjutan melalui kolaborasi multipihak untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Sinergi pemerintah daerah, perguruan tinggi, legislatif, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci agar kebijakan berwawasan lingkungan dapat diwujudkan melalui program nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Koordinasi dan Forum Para Pihak bertema Penguatan Sinergi Pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah Provinsi Bengkulu yang diselenggarakan Bapperida Provinsi Bengkulu di Hotel Amaris, Kota Bengkulu, Kamis (29/10/2026). Dalam forum tersebut, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unib mendorong keterlibatan aktif perguruan tinggi dalam penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pendampingan program pembangunan rendah karbon. Tim Leader Low Carbon Development Initiative (LCDI)/Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) LPPM Unib, Dr. Yansen, S.Hut, M.Sc, mengatakan pembangunan rendah karbon membutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah, tetapi juga perguruan tinggi, dunia usaha, legislatif, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat. “Untuk mendukung pembangunan di Bengkulu, kami dari perguruan tinggi juga akan berkontribusi, terutama dalam konteks kebijakan dan peningkatan kapasitas,” ujarnya. Menurut Yansen, pembangunan rendah karbon tidak hanya berorientasi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan pelestarian lingkungan, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi hijau (green economy) sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan, keberadaan Centre of Excellence atau Pusat Unggulan PRKBI yang telah diluncurkan Unib menjadi peluang untuk memperkuat kontribusi akademisi melalui kajian kebijakan, pendampingan, dan pengembangan program bersama pemerintah daerah. Inisiatif forum multipihak untuk pengelolaan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT) di Kabupaten Mukomuko juga dinilai berpotensi menjadi model kolaborasi bagi daerah lain. Percontohan Energi Bersih di Pulau Enggano Salah satu implementasi pembangunan rendah karbon di Bengkulu adalah proyek percontohan Enggano Solar Nexus di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara. Representasi Oxford Policy Management Limited (OPML) Provinsi Bengkulu, Irfan Afandi, menjelaskan bahwa proyek tersebut memanfaatkan energi surya untuk mendukung hilirisasi produk masyarakat, antara lain pengolahan pisang menjadi tepung serta penyediaan fasilitas penyimpanan dingin (freezer) bagi hasil tangkapan ikan nelayan. Fasilitas penyimpanan ikan direncanakan berkapasitas sekitar 10 ton dengan operasional 24 jam. Kebutuhan listriknya dirancang sepenuhnya menggunakan panel surya sehingga tidak bergantung pada pasokan PLN. Menurut Irfan, proyek percontohan tersebut diharapkan dapat mengurangi emisi karbon sekaligus meningkatkan efisiensi biaya operasional dan nilai tambah produk masyarakat. Namun, pengembangannya saat ini masih difokuskan pada kegiatan hilirisasi, belum untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah memiliki peta jalan pembangunan rendah karbon untuk 20 tahun. Implementasinya dilakukan melalui pendampingan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD), dengan melibatkan LPPM Unib, untuk mengidentifikasi program yang mendukung pengurangan emisi di sektor pertanian, kelautan, lingkungan hidup, dan kehutanan. Program-program tersebut selanjutnya diidentifikasi untuk diintegrasikan dalam perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk RAPBD 2027. Beberapa kegiatan potensial antara lain reboisasi, pertanian regeneratif, dan penggunaan pupuk organik. Mukomuko Kembangkan Kolaborasi dan Pembiayaan Hijau Upaya pembangunan rendah karbon juga dikembangkan Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui pengelolaan kawasan konservasi, peningkatan produktivitas lahan, dan penguatan pembiayaan hijau. Kepala Bapperida Kabupaten Mukomuko, Singgih Pramono, M.H, menjelaskan bahwa daerahnya memiliki potensi sumber daya alam berupa kawasan hutan, daerah aliran sungai (DAS), perkebunan, pertanian, perikanan, dan wilayah pesisir. Namun, pengelolaannya menghadapi tantangan perubahan penggunaan lahan, fragmentasi hutan, banjir, erosi pesisir, serta dampak perubahan iklim. Karena itu, pembangunan rendah karbon telah diarahkan menjadi bagian dari RPJMD Kabupaten Mukomuko 2025–2029 melalui lima program strategis, yakni pertanian produktif tanpa perluasan lahan, hilirisasi komoditas unggulan rendah emisi, restorasi DAS, pengembangan desa mandiri berbasis ekonomi hijau, serta penguatan tata kelola dan pembiayaan pembangunan rendah karbon. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah SI CERDAS (Sistem Informasi Kolaborasi CSR Kabupaten Mukomuko). Platform digital ini dirancang untuk mempertemukan kebutuhan pendanaan program pembangunan rendah karbon dengan dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Sejumlah program yang ditawarkan untuk memperoleh dukungan pembiayaan antara lain restorasi mangrove di Kecamatan Ipuh senilai Rp1,25 miliar, pengembangan sawit berkelanjutan melalui tumpang sari sebesar Rp850 juta, pengelolaan sampah berbasis 3R sebesar Rp980 juta, serta pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk fasilitas pendidikan dan layanan publik di Desa Talang Sakti sebesar Rp620 juta. Singgih menegaskan, kolaborasi pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat diperlukan agar pembangunan rendah karbon berjalan berkelanjutan. Menurutnya, perlindungan kawasan konservasi dan stok karbon bukan penghambat pembangunan, melainkan investasi jangka panjang bagi produktivitas, ketangguhan, dan keberlanjutan daerah. DPRD Dorong Perluasan Program hingga Kabupaten Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Darhan, S.I.P, menyambut baik pelaksanaan forum tersebut dan berharap program pembangunan rendah karbon diperluas hingga seluruh kabupaten di Bengkulu. Ia mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, Unib, dan DPRD agar substansi program dapat disosialisasikan kepada masyarakat melalui para wakil rakyat di daerah pemilihan masing-masing. Darhan juga mengingatkan agar keterlibatan pemerintah kabupaten tidak sekadar formalitas, tetapi disertai pemahaman dan tindak lanjut berupa kegiatan konkret di daerah. Sementara itu, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida Provinsi Bengkulu sekaligus Ketua Kelompok Kerja PRKBI Provinsi Bengkulu, Sepragusri, S.T, M.Si, mengatakan pembangunan rendah karbon telah menjadi bagian dari arah kebijakan nasional dan daerah. Di tingkat provinsi, komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Tahun 2025–2045. Menurutnya, implementasi kebijakan tersebut membutuhkan kesamaan pemahaman dan komitmen seluruh pihak untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam, dan kelestarian lingkungan. Forum yang dimoderatori dosen Fakultas Hukum Unib, Dr. Edra Satmaidi, S.H, M.Hum, tersebut diikuti perwakilan pemerintah daerah, perguruan tinggi, legislatif, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, kelompok masyarakat, dan insan pers. Melalui forum ini, diharapkan terbangun kesepahaman, penguatan kelembagaan PRKBI, identifikasi peluang program, serta penjajakan sumber pendanaan alternatif. Bagi Unib, kolaborasi tersebut menjadi ruang strategis untuk mengimplementasikan peran perguruan tinggi melalui pengembangan ilmu pengetahuan, kajian kebijakan, dan pendampingan solusi inovatif yang dapat diterapkan di masyarakat. Dengan sinergi multipihak, pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Bengkulu diharapkan tidak berhenti pada komitmen perencanaan, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama untuk menjaga lingkungan, memperkuat ketahanan daerah, dan menciptakan peluang ekonomi hijau bagi kesejahteraan masyarakat. [Purna Herawan | Humas].