Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bengkulu (LPPM Unib) dipercaya menjalin kerja sama strategis dengan Oxford Policy Management Limited (OPML) dalam menyusun Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah (PRKBI-D) di Provinsi Bengkulu.
Program PRKBI-D merupakan bagian dari Low Carbon Development Initiative yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia. Program ini bertujuan menjaga pertumbuhan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan melalui pembangunan beremisi rendah gas rumah kaca (GRK), serta meminimalkan eksploitasi sumber daya alam.
Inisiatif pembangunan rendah karbon ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga internasional seperti OPML—organisasi berbasis di Inggris yang telah berpengalaman mendampingi proses perumusan kebijakan pembangunan rendah karbon di berbagai negara.
Didirikan pada 1979 di lingkungan University of Oxford, OPML kini beroperasi sebagai konsultan pembangunan berskala global. Di Indonesia, OPML mendapatkan mandat dari Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) atau Kementerian Luar Negeri Inggris untuk mendukung pelaksanaan pembangunan rendah karbon di tingkat daerah.
Provinsi Bengkulu merupakan salah satu dari empat provinsi yang telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Bappenas RI pada tahun 2023 untuk mengimplementasikan program PRKBI-D.
Dalam rangka merealisasikan MoU tersebut, OPML menggandeng LPPM Unib melalui mekanisme seleksi terbuka (bidding). Kolaborasi ini secara resmi diikat melalui kontrak kerja sama yang ditandatangani pada 21 Maret 2025.
Kepala LPPM Unib, Dr. Ir. Hery Suhartoyo, M.Sc, mengungkapkan bahwa pihaknya membentuk tim multidisiplin untuk merancang, menyusun, dan mengimplementasikan kegiatan PRKBI-D di Bengkulu.
“Tim ini kami bentuk secara khusus untuk memenuhi proses seleksi dan menjalankan seluruh tahapan kegiatan. Saya sendiri bertindak sebagai koordinator, dibantu sejumlah akademisi lintas fakultas,” ujar Dr. Hery.
Anggota tim ini meliputi, antara lain Dr. Gunggung Senoaji (Fakultas Pertanian), Dr. Yansen (Fakultas Pertanian), Dr. Sukisno (Fakultas Pertanian), Dr. Edra Satmaidi (Fakultas Hukum), Yessilia Osira, M.P. (FISIP), Prof. Agus Susatya (Fakultas Pertanian), dan Ayub Sugara, M.Si. (Fakultas Pertanian).
Output utama dari program ini adalah tersusunnya dokumen PRKBI-D melalui pendekatan dynamic system modelling, termasuk analisis risiko iklim, yang kemudian akan dirumuskan menjadi rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim di Provinsi Bengkulu.
Untuk mencapai target tersebut, tim LPPM Unib melaksanakan berbagai kegiatan strategis, seperti stakeholder engagement, workshop, serta focus group discussion (FGD) yang melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor. Analisis data dan pendekatan partisipatif menjadi pilar utama dalam penyusunan dokumen ini.
Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain, Workshop Awal PRKBI-D Bengkulu (15–16 April 2025), Workshop Dynamic Modelling PRKBI-D Bengkulu (14 Mei 2025), Workshop GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) di Hotel Santika Bengkulu (15 Mei 2025).
“Dokumen PRKBI-D ini nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Bengkulu,” tambah Dr. Hery.
Ia juga menegaskan bahwa selain analisis pemodelan yang ketat, dokumen ini wajib memuat analisis terkait aspek GEDSI untuk menjamin pembangunan yang inklusif.
Kerja sama LPPM Unib dan OPML ini diharapkan dapat memperkuat jejaring riset dan pengembangan Universitas Bengkulu dengan berbagai lembaga nasional dan internasional, sekaligus memberi kontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan di daerah. [Laporan: Yansen | Editor: Purna Herawan | Humas].