PROGRAM Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Kamis (6/11/2014) di ruang rapat tiga gedung rektorat Unib, menggelar kuliah umum dan seminar bertajuk “Kondisi perikanan terpiang Indonesia” dan “Menggugah semangat membangun kembali negara maritim Indonesia.”
Materi tentang kondisi teripang di Indonesia dipaparkan oleh Eddy Yusron dari Pusat Penelitian Oseanografi – LIPI. Sedangkan materi tentang membangun kembali negara maritim Indonesia disampaikan oleh dosen pada Program Studi Ilmu Kelautan Unib Zamdial Ta’alidin.
Dihadapan puluhan mahasiswa yang memadati ruang rapat tiga gedung rektorat Unib itu, Eddy Yusron menjelaskan, teripang merupakan komoditi perikanan yang diperdagangkan secara internasional dan menjadi salah satu invertebrata laut yang secara internasional diusulkan masuk dalam Appendix II CITES (Convention one the International Trade in Endangered Species).
Di Indonesia, volume eksport terus bergerak naik walaupun isu berkurangnya teripang di alam semakin gencar terdengar. Jenis timun laut di Indonesia tidak kurang 26 jenis yang masuk pasar sebagai terpiang, namun 100 persen produknya bertumpu pada stok alam.
Masalah umum di Indonesia, belum ada aturan pengelolaan. Kemudian, penjualan teripang tidak pernah dipilih berdasarkan jenis dan data volume eksport/produksi tercantum dalam bentuk campuran. Konsekuensinya, tidak bisa dimonitor jenis mana yang menghilang dan jenis timun laut mana yang baru muncul di pasar. Kemudian eksport selama ini tidak ada standar mutu dan harga (jenis, ukuran, hasil olahan dan lain sebagainya).
“Oleh sebab itu, untuk menggali potensi dan memaksimalkan teripang di Indonesia kita harus melakukan minimal tiga hal yaitu bakukan standard mutu dan perkenalkan kepada nelayan pengolah, perkenalkan teknik budidaya dan pengolahan, dan memfokuskan riset ke tujuan pengelolaan,” papar Eddy Yusron.
Wujudkan Negara Maritim yang Tangguh
Pada kuliah umum dan seminar ilmiah itu Zamdial Ta’alidin menjelaskan, menjadikan Indonesia sebagai negara maritim terkuat dan paling tangguh di dunia bukan tidak beralasan dan tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terwujud di masa-masa mendatang.
Jika melihat ke belakang, sejarah telah mencatat, bahwa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit pernah menjadi kiblat di bidang maritim, kebudayaan, dan agama di seluruh wilayah Asia.
Sejarah juga mengakui bahwa Majapahit adalah negara maritim terkuat di Asia, yang dengan ribuan kapal besar berhasil menaklukkan dan mempersatukan Nusantara dan menanamkan pengaruhnya ke negara asing di Asia.
Kemaritiman di wilayah Nusantara setelah Majapahit masih diperhitungkan dan diteruskan oleh kerajaan Demak dan yang terakhir adalah kerajaan Mataram sampai abad ke-XVII.
Fakta kehebatan, keperkasaan dan kedigjayaan Bangsa Indonesia di laut dulunya seharusnya menjadi refrensi dan penggugah semangat generasi berikutnya, yang diimplementasikan tidak hanya sekedar memanfaatkan potensi sumber daya kelautan, tetapi bagaimana Bangsa Indonesia mengelolanya demi kesejahteraan masyarakat.
Kata Zamdial, sejak tahun 1945 hingga tahun 2014 ini Indonesia belum negara maritim yang sesungguhnya. “Kita belum negara maritim, tapi negara kepulauan iya. Kenapa ? Karena kita selama ini lebih banyak melupakan laut” ujarnya.
Selama ini banyak fakta memprihatinkan tentang kemaritiman Indonesia, apalagi fakta itu dibandingkan dengan negara lain, contohnya : Jepang dengan panjang garis pantai 34.000 KM memiliki 3.000 pelabuhan perikanan (setiap 11 KM ada 1 pelabuhan), Thailand dengan panjang garis pantai 2.600 KM memiliki 52 pelabuhan perikanan (setiap 50 KM ada 1 pelabuhan), negara bagian Queensland dengan panjang garis pantai 2.100 KM pariwisata baharinya merauh devisa 3 milyar US Dollar.
Sementara Indonesia dengan panjang garis pantai 81.000 KM hanya memilki 17 pelabuhan perikanan (setiap 4.500 KM hanya ada 1 pelabuhan perikanan). Kemudian devisa dari pariwisata bahari hanya 5 milyar US Dollar, padahal estimasi potensi ekonomi pariwisata 54,3 milyar UD Dollar.
Namun demikian kita tidak boleh psimis, apalagi saat ini pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – M. Yusuf Kalla telah menetapkan bahwa salah satu visi dan misi prioritas yang akan diwujudkan adalah membangun dan mengembangkan sektor maritim dengan menjadikan ekonomi maritim sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia.
Elemen utama yang menjadi fokus pembangunan maritim adalah perikanan, perhubungan laut, industri maritim, pertambangan dan energi, dan pariwisata. “Kita patut mengapresiasi dan mendukung visi dan misi serta kebijakan yang akan dilakukan pemerintah di bidang kemaritiman,” tukas Zamdial.[hms1]