Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arif Havas Oegroseno, S.H, LL.M memberikan kuliah umum hukum laut di Universitas Bengkulu, Senin (11/5/2026). Kegiatan yang digelar di Gedung Layanan Terpadu (GLT) Unib tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan Dies Natalis ke-44 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
Wamenlu RI Arif Havas Oegroseno bersama Rektor Unib Prof. Indra Cahyadinata dan rombongan berjalan kaki dari gedung Rektorat Unib menuju tempat kuliah umum di GLT Unib.(foto:hms1)
Kuliah umum bertema “Kajian Kawasan Samudera Hindia: Peluang dan Tantangan Pengembangan Potensi dalam Kerangka Hukum Nasional dan Internasional” itu mendapat sambutan antusias dari ratusan mahasiswa dan dosen, baik dari FH Unib maupun sejumlah perguruan tinggi di Kota Bengkulu.
Hadir pula para alumni, aktivis kemaritiman, pimpinan universitas dan fakultas, Ketua Senat Universitas, unsur Forkopimda Provinsi Bengkulu, serta perwakilan kementerian dan lembaga di Provinsi Bengkulu.
Ketua panitia penyelenggara, Ari Wirya Dinata, S.H, M.H menjelaskan kegiatan ini tidak hanya bertujuan memperkaya wawasan mahasiswa dan dosen tentang hukum laut, tetapi juga menjadi langkah awal Unib dalam membangun pusat studi ASEAN dengan fokus kajian kelautan dan Samudera Hindia.
Menurutnya, posisi geografis Bengkulu yang langsung menghadap Samudera Hindia menyimpan banyak isu strategis yang layak dikaji secara mendalam melalui riset akademik dan kolaborasi lintas lembaga.
Ketua Panitia, Ari Wirya Dinata, saat menyampaikan laporan.(foto:hms1)
“Kami ingin ikut berpartisipasi sebagai menara gading keilmuan berbasis riset dan kajian, sekaligus menjadi mitra strategis bagi Kementerian Luar Negeri dan lembaga terkait lainnya, khususnya dalam isu-isu kelautan. Pak Arif Havas Oegroseno adalah tokoh nasional dan diplomat yang sangat tepat untuk membuka wawasan kami terkait rencana pembangunan pusat studi ASEAN yang fokus pada bidang kelautan,” ujarnya.
Ari menambahkan, selain memberikan kuliah umum, Wamenlu juga menjadi narasumber dalam podcast hukum laut yang diproduksi di studio podcast FH Unib. Dalam rangkaian kegiatan tersebut turut diputar film bertema hukum laut untuk menambah wawasan peserta.
Dekan FH Unib, Dr. M. Yamani, S.H, M.Hum mengapresiasi panitia yang berhasil menghadirkan Wamenlu RI sebagai pemateri utama. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kementerian Luar Negeri RI yang selama beberapa tahun terakhir telah menerima mahasiswa FH Unib untuk program magang.
Dekan FH Unib Dr. M. Yamani saat menyampaikan sambutan.(foto:hms1)
“Kami berharap kerja sama ini terus ditingkatkan melalui kuliah praktisi, riset kolaboratif, hingga peluang magang internasional di sejumlah Kedutaan Besar RI di kawasan ASEAN. Ini merupakan bagian dari kontribusi Fakultas Hukum dalam mendorong visi institusi sebagai perguruan tinggi berdaya saing internasional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dr. Yamani mengungkapkan FH Unib tengah mempersiapkan pembentukan Pusat Kajian ASEAN yang nantinya akan mengkaji berbagai isu strategis terkait laut dan Samudera Hindia, termasuk hukum laut, ekonomi maritim, lingkungan pesisir, dan diplomasi kawasan.
Kuliah umum dibuka secara resmi oleh Rektor Unib, Prof. Dr. Indra Cahyadinata, SP, M.Si. Dalam sambutannya, rektor menegaskan bahwa tema Samudera Hindia sangat relevan dengan posisi Bengkulu sebagai wilayah yang berada di pesisir barat Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.
“Bagi Bengkulu, Samudera Hindia bukan sekadar pemandangan indah di Pantai Panjang. Lebih dari itu, Samudera Hindia adalah ruang ekonomi, ekologi, hukum, diplomasi, dan masa depan,” ujarnya.
Prof. Indra juga mengingatkan kembali perjuangan Djuanda Kartawidjaja melalui Deklarasi Djuanda yang menegaskan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Ia turut menyinggung pemikiran diplomat senior Hasjim Djalal tentang pentingnya Indonesia menjadi negara maritim yang kuat, tidak hanya memiliki laut luas, tetapi juga mampu mengelolanya melalui ilmu pengetahuan, hukum, diplomasi, dan keberpihakan kepada rakyat.
Rektor Unib Prof. Indra Cahyadinata saat menyampaikan sambutan dan membuka acara.(foto:hms1)
Sebagai akademisi di bidang sosial ekonomi pertanian, Prof. Indra menilai isu pesisir dan kelautan memiliki keterkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Ia mencontohkan kehidupan nelayan penangkap kepiting bakau yang sangat bergantung pada kelestarian ekosistem mangrove.
“Ketika mangrove rusak, yang terdampak bukan hanya lingkungan, tetapi juga pendapatan nelayan, ketahanan ekonomi keluarga pesisir, dan masa depan perikanan kita. Karena itu, pengembangan kawasan Samudera Hindia harus menempatkan masyarakat pesisir sebagai subjek utama pembangunan,” tegasnya.
Rektor juga menekankan pentingnya peran Unib, khususnya Fakultas Hukum, dalam memperkuat kajian hukum laut, hukum internasional, hukum lingkungan, hukum perikanan, tata ruang laut, dan perlindungan masyarakat pesisir melalui riset dan pengabdian masyarakat.
Rektor Unib Prof. Indra Cahyadinata memberikan cindera mata kepada Wamenlu RI.(foto:hms1)
Dalam kuliah umumnya, Arif Havas Oegroseno memaparkan secara komprehensif nilai strategis Samudera Hindia sebagai jalur perdagangan dan energi dunia, kerangka hukum nasional dan internasional yang mengatur pengelolaannya, hingga berbagai tantangan dan peluang Indonesia di kawasan tersebut.
Kuliah umum yang dipandu Wakil Dekan Bidang Akademik FH Unib, Dr. Ema Septaria, S.H, M.H, berlangsung dinamis dengan banyaknya pertanyaan dari mahasiswa dan dosen.
Menutup kuliah umum, Wamenlu RI merekomendasikan agar Unib segera membentuk pusat kajian khusus tentang Samudera Hindia yang diberi nama BIOC (Bengkulu Indian Ocean Cluster).
“Semua faktor telah terpenuhi dan sangat mendukung. Karena itu saya menyarankan agar segera dibentuk pusat kajian di Bengkulu yang dapat diberi nama BIOC, sebagai wadah riset dan kajian yang mampu berkontribusi secara nasional maupun internasional dalam pengelolaan Samudera Hindia,” tutupnya. [Purna Herawan | Humas].