Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah (PRKBI-D) digelar di Hotel Mercure Kota Bengkulu pada 20–21 Agustus 2025. Dokumen strategis ini nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Kegiatan ini diselenggarakan Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Bappenas RI, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bengkulu (LPPM Unib), serta didukung Oxford Policy Management Limited (OPML) melalui program Low Carbon Development Initiative (LCDI).
Sebanyak 60 peserta hadir, terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat seperti WALHI, WARSI, AMAN, Ulayat, Cahaya Perempuan WCC, hingga Mitra Masyarakat Inklusi.
Sekretaris Bapperida Provinsi Bengkulu, Heriadi, SKM, MM, dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. “Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen mewujudkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Kami berharap dokumen PRKBI-D dapat segera terwujud sebagai pedoman bersama,” ujarnya.
Tim LPPM Unib saat memaparkan materi tentang GEDSI dan Draf Pergub PRKBI-D.(foto:ist-lppm)
Ketua LPPM Unib sekaligus Ketua Tim Penyusun PRKBI-D, Dr. Ir. Hery Suhartoyo, M.Sc, menjelaskan bahwa konsultasi publik bertujuan menyosialisasikan perkembangan penyusunan dokumen, menghimpun masukan pemangku kepentingan, serta menyinkronkan program PRKBI dengan RPJMD provinsi maupun kabupaten/kota.
Selama dua hari kegiatan, materi dipaparkan oleh Tim LPPM Unib, di antaranya integrasi GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) oleh Dr. Gunggung Senoaji dan Yessilia Osira, M.P, serta kajian akademik dan draft rancangan Peraturan Gubernur PRKBI-D oleh Dr. Edra Satmaidi, S.H, M.H.
Masukan peserta juga mewarnai diskusi. Leksi Oktavia, Direktur Eksekutif Cahaya Perempuan WCC, menekankan pentingnya regulasi pengelolaan hutan dan air untuk melindungi kelompok rentan, terutama perempuan. Sementara itu, Rodini dari Yayasan WARSI memaparkan praktik baik pembangunan rendah karbon melalui model Integrated Area Development (IAD) di Bengkulu Utara.
Kegiatan ditutup oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapperida Provinsi Bengkulu, Sepragusri, ST, M.Si, yang menekankan pentingnya komitmen kolektif. “Dokumen PRKBI-D akan menjadi dasar penyusunan Peraturan Gubernur sekaligus pedoman pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Provinsi Bengkulu,” ungkapnya.
LPPM Unib Perkuat Kolaborasi Internasional
Dalam penyusunan PRKBI-D, LPPM Unib dipercaya menjalin kerja sama dengan OPML, konsultan internasional berbasis di Inggris. Kolaborasi ini merupakan bagian dari LCDI yang diinisiasi Bappenas RI dengan dukungan Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) Inggris.
LPPM Unib membentuk tim multidisiplin lintas fakultas, melibatkan akademisi seperti Dr. Gunggung Senoaji, Dr. Yansen, Dr. Sukisno, Prof. Agus Susatya, Dr. Edra Satmaidi, Yessilia Osira, M.P, dan Ayub Sugara, M.Si, dengan Ketua LPPM Unib sebagai ketua tim.
Menurut Dr. Hery Suhartoyo, dokumen PRKBI-D tidak hanya fokus pada pemodelan dinamis dan analisis risiko iklim, tetapi juga memastikan aspek GEDSI terpenuhi.
“Output program ini akan bermuara pada rancangan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim, sehingga benar-benar terintegrasi dalam dokumen pembangunan daerah,” jelasnya.
Sejak awal 2025, tim LPPM Unib bersama OPML telah melaksanakan serangkaian workshop dan FGD, mulai dari Workshop Awal PRKBI-D (15–16 April), Workshop Dynamic Modelling (14 Mei), hingga Workshop GEDSI (15 Mei). Konsultasi publik Agustus ini menjadi tindak lanjut dari rangkaian tersebut.
“Komitmen bersama ini harus dijaga agar Pergub PRKBI benar-benar lahir dan menjadi arah pembangunan Bengkulu yang tangguh iklim dan berkelanjutan,” pungkas Dr. Hery.
Kolaborasi ini sekaligus memperkuat jejaring riset internasional Universitas Bengkulu serta meneguhkan peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Bengkulu Hijau, Tangguh, dan Berkelanjutan. [Press Release | Editor: Purna Herawan | Humas].