HIMA Administrasi Negara Gelar Seminar tentang Pelayanan Publik

HIMPUNAN Mahasiswa (HIMA) Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, Kamis (8/5/2014) di ruang rapat utama rektorat Unib, menggelar seminar bertajuk Pelayanan Publik dengan Prosedur Komplain. Kegiatan yang terselenggara berkat kerjasama dengan Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu itu merupakan rangkaian acara dies natalis ke 14 Hima Administrasi Negara tahun 2014.

Seminar Nasional yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamzah itu berlangsung sukses dan disambut antusias oleh ratusan peserta. Acara tersebut kian bermutu dan bergengsi karena menghadirkan para pemateri yang benar-benar mumpuni di bidangnya.

Selain Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamzah, tiga pemateri lainnya adalah Anggota Ombudsmen Pusat, Kartini Istiqomah, Bupati Musi Rawas – Sumatera Selatan, Dr. H. Ridwan Mukti, dan Akademisi Fisp Unib Titik Kartika.

Rektor Unib Dr. Ridwan Nurazi, SE, M.Sc menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Hima Administrasi Negara Fisip Unib dan Ombudsmen Perwakilan Provinsi Bengkulu yang telah bekerjasama secara baik sehingga seminar ini bisa terlaksana dengan sukses.

Kata Rektor, melalui seminar nasional ini, diharapkan mampu membuka cakrawala dan memberikan pengkayaan ilmu bagi masyarakat khususunya para mahasiswa tentang keberadaan lembaga ombudsmen sebagai pengawas pelayanan publik. Juga diharapkan, kegiatan semacam ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap upaya-upaya peningkatan kwalitas pelayanan publik di Provinsi Bengkulu.

Sebagaimana kita ketahui kwalitas pelayanan publik baik skala nasional dibandingkan dengan negara-negara lain se Asia, maupun pelayanan publik di Provinsi Bengkulu dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain se Indonesia, masih sangat rendah. “Ini merupakan tugas kita bersama untuk melakukan perbaikan, sehingga ke depan tingkat keberhasilan dan kwalitas sektor pelayanan publik dapat ditingkatkan,” papar Dr. Ridwan.

Senada diungkapkan Gubernur Bengkulu, H. Junaidi Hamzah. Menurutnya, peningkatan kwalitas pelayanan publik merupakan tanggungjawab bersama dari seluruh stakeholder. “Selama ini masyarakat  selalu menyalahkan pemerintah, padahal pelayanan publik itu selain terkait birokrasi pemerintah juga banyak menyangkut sektor swasta,” ujarnya.

Gubernur tidak menampik bahwa pelayanan publik di Provinsi Bengkulu belum optimal. Atas dasar itu, pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya agar pelayanan publik benar-benar maksimal dan berkwalitas.

“Termasuk kegiatan yang kita lakukan sekarang ini, yaitu menjalin kerasajama antara Kantor Pelayanan Terpadu dengan Ombudsmen, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkwalitas,” ujar Gubernur.

Tiga pemateri lainnya, dalam pemaparannya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk sama-sama peduli dan mengkritisi setiap pelayanan publik yang tidak maksimal. Dengan demikian, ke depan diharapkan tingkat atau kwalitas pelayanan publik di Provinsi Bengkulu dapat sejajar bahkan lebih bagus dari daerah lainnya.

Usai mendengarkan pemaparan materi dari ketiga narasumber, moderator seminar Irsan Hidayat, S.Sos yang merupakan salah satu anggota Ombudsmen Perwakilan Provinsi Bengkulu memberikan kesemapatan kepada para mahasiswa dan peserta seminar untuk bertanya serta memberikan pendampat. Hingga berakhirnya acara, para peserta sangat antusias dan tidak beranjak dari tempat duduknya.

Pantauan Tim Humas Unib, selain menyelenggarakan seminar nasinoal, pada kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama atau memorandum of understanding (MoU) antara Ombudsmen dengan Universitas Bengkulu dan antara Ombudsmen dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Kantor Pusat Pelayanan Terpadu.

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Rektor Unib Dr. Ridwan Nurazi, Gubernur Bengkulu Junaidi Hamzah dan Perwakilan Ombudsmen Pusat Kartini Istiqomah, dengan disaksikan Bupati Musi Rawas Dr. H. Ridwan Mukti, Dekan Fisip Unib Hasan Pribadi, serta akademisi lainnya. MoU itu terkait upaya-upaya peningkatan kwalitas pelayanan publik di Provinsi Bengkulu.[hms1]