Kuliah Umum Dies Natalis Ke-34 UNIB
GUBERNUR Bengkulu Dr. H. Ridwan Mukti, MH, Senin (11/4/2016), didaulat memberikan kuliah umum dalam rangka memeriahkan rangkaian dies natalis ke-34 Universitas Bengkulu.
Kuliah umum yang dirangkai dengan kegiatan penandatanganan nota kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan UNIB, serta peluncuran (launching) Jurnal Internasional RENPER itu, dihadiri para dekan, para dosen dan guru besar, serta ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan selingkung UNIB.
Tampak hadir pula, para Rektor dari Perguruan Tinggi lain se Bengkulu, unsur FKPD Provinsi Bengkulu seperti Kapolda Bengkulu Brigjen. Pol. Drs. M. Ghufron, Danrem 041 Gamas Kol. Inf. Fajar Budiman, Kajati Bengkulu Ali Mukartiono, para Kepala Dinas dan Badan selingkung Provinsi Bengkulu, dan undangan lainnya.
Pada kuliah umum yang berdurasi hampir dua jam itu, Gubernur Ridwan Mukti memaparkan “Strategi Peretasan Kemiskinan di Provinsi Bengkulu.” Menurut gubernur, kebijakan peretasan kemiskinan di daerah ini harus dilakukan secara sistematis, dari mulai aspek yang terkait dengan pemenuhan layanan dasar hingga program-program penunjang yang berpengaruh terhadap akses dan kontrol sumber daya lingkungannya.
“Pengarusutamaan infrastruktur dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan perekonomian rakyat menjadi tulang punggung retasnya kemiskinan di Bengkulu,” ujar RM sapaan akrab Ridwan Mukti.
Dalam makalahnya, RM menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan, menyusun dan merencanakan arah kebijakan perentasan kemiskinan ke depan. Setidaknya ada 10 garis besar arah kebijakan;
Pertama, peningkatan infrastruktur pelayanan dasar. “Lima tahun ke depan, tiga dimensi perkuatan pelayanan dasar akan menjadi prioritas. Tiga dimensi itu yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan. Ini merupakan pondasi dalam peretasan kemiskinan, ujarnya.
Kedua, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Terdapat 4 arena minimal yang harus diperbaiki manakala indeks tata kelola pemerintahan dapat ditingkatkan kualitasnya, yakni pemerintahan, pelayanan birokrasi, masyarakat sipil, dan sektor usaha.
“Kualitas tata kelola pemerintahan dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, program-program yang menguntungkan daerah dan rakyat, kepercayaan, integritas dan semangat kerja, transparansi dan akuntabilitas, orientasi ke masa depan, dan orientasi pada hasil kerja,” ujar Ridwan Mukti.
Ketiga, reorientasi pengelolaan APBD. Hal ini akan dilakukan dengan menerapkan konsistensi dengan dokumen perencanaan, konsisten dengan penerapan instrumen dalam bentuk target-target kerja, konsisten dengan pengendalian, dan konsisten dalam pengawasan atau akuntabilitas.
Keempat, peningkatan daya saing daerah dan iklim investasi. Bengkulu harus mampu menawarkan berbagai kemudahan investasi, terutama terkait dengan perbaikan iklim investasi, kelembagaan pelayanan penanaman modal, promosi investasi daerah, komitmen pemerintah daerah, perbaikan infrastruktur, dan lain sebagainya.
Kelima, perwujudan aparatur yang bersih dan berwibawa. “Jajaran kepemimpinan harus mampu melahirkan perkuatan nilai dan budaya kerja yang jujur dan bersih. Pakta integritas yang sudah ditandatangani merupakan titik masuk untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar gubernur.
Keenam, reorientasi pengelolaan sumber daya alam. Saat ini sumber daya alam seperti pertambangan, perkebunan, panas bumi (geothermal), dan sebagainya belum mampu dioptimalkan untuk kemajuan daerah. Luasnya kebun sawit dan keberadaan pabrik CPO belum mampu menciptakan nilai tambah karena tidak ada industri hilirnya.
Ketujuh, peningkatan kapasitas infrastruktur strategis. Ini harus dibarengi dengan kemampuan pemerintah daerah mengintegrasikan peningkatan infrastruktur ke dalam grand desain pembangunan nasional.
Infrastruktur strategis dimaksud meliputi, peningkatan pelabuhan Pulau Baai, peningkatan infrastruktur kelistrikan, peningkatan kapasitas bandara Fatmawati, dan peningkatan akses lintas provinsi.
Kedelapan, pembangunan kepariwisataan. “Untuk meningkatkan kepariwisataan, dibutuhkan tenaga-tenaga terdidik dan terampil yang berlatarbelakang keahlian kepariwisataan. Oleh karenanya, pendirian sekolah menengah kejuruan (SMK) kepariwisataan menjadi cukup strategis untuk menangkap peluang,” ujar gubernur.
Kesembilan, pembangunan kemaritiman. “Kita sangat serius untuk meningkatkan pengelolaan sektor kemaritiman. Prioritas pertama dalam kemaritiman ini adalah membangun panorama pantai yang bagus, menjanjikan dan bisa dikunjungi banyak wisatawan, kemudian meningkatka kapasitas dan kualitas sekaligus modernisasi alat tangkap ikan nelayan.
Dan arah kebijakan kesepuluh adalah pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, demikian Ridwan Mukti memaparkan.(Red1)