Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu (FISIP Unib) melalui Jurusan Administrasi Publik menggelar Seminar Nasional bertajuk “Policy Pro Poor Perspektif dalam Percepatan Pembangunan Daerah” yang dirangkaikan dengan pelantikan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Administrasi Publik Indonesia (DPD IAPA) Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung Layanan Terpadu (GLT) Unib, Senin (2/2/2026).
Wakil Rektor I Unib Prof. Kamaludin saat menyampaikan sambutan dan membuka seminar.(foto:hms1-krisno)
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Bengkulu yang diwakili Wakil Rektor I Bidang Akademik, Prof. Kamaludin, S.E, M.M. Seminar ini dihadiri puluhan dosen dan ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Bengkulu, serta perwakilan instansi pemerintah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Seminar nasional ini mendapat sambutan antusias dari para peserta karena menghadirkan pemateri kompeten dari kalangan akademisi dan praktisi kebijakan publik. Bertindak sebagai keynote speaker yakni Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Brawijaya sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat IAPA, Prof. Dr. M. R. Khairul Muluk, S.Sos, M.Si.
Turut hadir sebagai narasumber, Zamhari, S.H, M.H (Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu), Dr. Jon Hendri Nurdan, S.E, M.Kes (Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah/Baperida Provinsi Bengkulu), Dr. Nurlia Dewi, S.H, M.H (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu), Bobby Harpa Santana, S.STP, M.Si (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Rejang Lebong), serta Hendra Irawan, M.Pd (Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu). Para pemateri secara bergantian menyampaikan gagasan dan praktik kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan (pro poor policy) secara berkelanjutan.
Dekan Fisip Unib dan Ketua Jurusan Administrasi Publik menyampaikan sambutan.(foto:hms1)
Dalam sambutannya, Wakil Rektor I Unib Prof. Kamaludin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, seminar nasional tersebut menjadi forum akademik strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, berbagi informasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mendorong percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada pengentasan kemiskinan.
Prof. Kamaludin juga menekankan pentingnya penguatan organisasi profesi dalam memperluas jejaring kolaborasi antara akademisi dan praktisi. Ia turut mengucapkan selamat atas pelantikan DPD IAPA Provinsi Bengkulu.
“Semoga DPD IAPA Provinsi Bengkulu dapat berkiprah secara produktif, memberikan kontribusi pemikiran kebijakan publik kepada pemerintah, serta turut mendukung peningkatan kualitas dan akreditasi program studi di lingkungan FISIP Unib,” ujarnya.
Foto bersama saat pembukaan acara seminar Kebijakan Publik FISIP Unib.(foto:hms1)
Sementara itu, Ketua Jurusan Administrasi Publik FISIP Unib, Suratman, S.IP, M.Si, bersama Dekan FISIP Unib Prof. Dr. Sugeng Suharto, M.M, M.Si, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting dalam memperkuat wawasan akademik mahasiswa sekaligus membangun sinergi antara dunia akademik dan praktisi kebijakan publik.
“Kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi FISIP Unib dalam mendukung pembangunan daerah melalui penguatan kajian dan praktik kebijakan publik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ungkap Prof. Sugeng Suharto.
Dalam paparannya, Prof. M. R. Khairul Muluk menjelaskan peran strategis IAPA dalam mendorong kebijakan publik berbasis pro poor. Ia menegaskan bahwa IAPA bukanlah aktor kebijakan formal, melainkan policy knowledge actor dan epistemic community dalam ekosistem kebijakan publik di Indonesia.
Ketua Umum DPP IAPA, Prof. Khairul Muluk saat menyampaikan materi tentang kebijakan publik pro poor.(hms1)
“Peran IAPA bukan menggantikan pemerintah, melainkan memengaruhi arah, kualitas, dan orientasi kebijakan publik agar lebih inklusif dan berpihak pada kelompok miskin dan rentan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prof. Khairul Muluk menekankan lima peran utama IAPA dalam mendorong kebijakan pro poor, yakni pengembangan dan difusi kerangka konseptual kebijakan pro poor, penguatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), peningkatan kapasitas pemerintah daerah, menjembatani akademisi dan praktisi, serta melakukan advokasi nilai dan etika kebijakan publik.
“IAPA berperan sebagai penjaga arah dan kualitas kebijakan publik. Tanpa kontribusi komunitas keilmuan, kebijakan pro poor berisiko hanya menjadi slogan, bukan instrumen perubahan sosial,” tegasnya.
Para pemateri saat menyampaikan materi seminar tentang kebijakan publik pro poor.(foto:hms1-krisno)
Sementara itu, para pemateri lainnya menyoroti berbagai aspek kebijakan publik, mulai dari pembangunan keluarga berkualitas sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan, transformasi digital dalam pelayanan publik, inovasi kebijakan daerah, hingga penguatan pengawasan pelayanan publik agar kebijakan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan pelantikan Suratman, S.IP, M.Si beserta jajaran sebagai Ketua dan Pengurus DPD IAPA Provinsi Bengkulu. Pelantikan dilakukan langsung oleh Prof. Dr. M. R. Khairul Muluk selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat IAPA. [Purna Herawan | Humas].
Pelantikan Dewan Pengurus Daerah IAPA Bengkulu oleh Ketua Umum IAPA Prof. Khairul Muluk.(foto:krisno)