SISTEM manajemen informasi yang selama ini diterapkan dan dikembangkan Universitas Bengkulu, baik menyangkut sistem informasi akademik, sistem informasi keuangan, sistem informasi kepegawaian dan lain sebagainya, dinilai cukup bagus dan telah mendorong sejumlah pihak termasuk Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Provinsi Jawa Barat untuk mempelajarinya dan menerapkannya di institusi mereka.
“Tujuan kami datang ke Unib adalah untuk melihat dan mempelajari bagaimana penerapan dan pengembangan manajemen sistem informasi di perguruan tinggi yang menjadi kebanggaan masyarakat Bengkulu ini,” kata Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Herri Hudaya, ketika beraudiensi dengan Rektor Unib Dr. Ridwan Nurazi, SE, M.Sc, Selasa (11/3/2014).
Dr. H. Herri Hudaya bertindak selaku ketua Tim Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada kunjungannya ke Unib, mereka didampingi Kepala Badan Diklat Provinsi Bengkulu H. Eri Tufani, SE dan rombongan.
Setibanya di gedung Rektorat Unib, robongan langsung disambut pimpinan Unib dan diajak beraudiensi langsung dengan Rektor Unib Dr. Ridwan Nurazi, SE, M.Sc di ruang kerjanya. Hadir juga pada pertemuan itu antara lain Wakil Rektor I Bidang Akademik Prof. M. Syaiful, Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya Dr. rer. nat. Totok Eko Suharto, dan Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Kerjasama Prof. Widodo.
“Kami sekarang sedang membentuk dan mengembangkan manajemen sistem informasi kepegawaian di Badan Diklat Provinsi Jawa Barat. Kita tahu bahwa sistem manajemen informasi kepegawaian dan perguruan tinggi relatif sama,” papar H. Herri Hudaya.
Lanjut Herri, kenapa Unib yang dijadikan tujuan untuk mempelajari sistem manajemen informasi ? Sebab pengembangan dan penerapan manajemen sistem informasi di Unib dinilai sudah cukup bagus. “Kami dapat info bahwa pengembangan sistem manajemen informasi di perguruan tinggi ini cukup bagus, makanya kami ke sini untuk mempelajarinya,” tukasnya.
Rektor Unib menyambut baik kunjungan Tim Badan Diklat Jawa Barat dan mempersilahkan mereka untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang bagaimana penerapan dan pengembangan sistem manajemen informasi yang dilaksanakan Unib selama ini.
“Nah, untuk mempermudah Bapak-bapak dalam menggali informasi itu, kami sudah mempersiapkan tim yang akan memberikan presentasi. Tim itu di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan dipimpin langsung oleh Drs. Asahar Johar, M.Si selaku Kepala Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK),” ujar Dr. Ridwan.
Setelah beraudiensi dengan Rektor, Tim Badan Diklat Jawa Barat diajak ke ruang rapat tiga gedung rektorat untuk mendengarkan presentasi dari LPTIK Unib. Secara bergantian Drs. Asahar Johar, M.Si, Sekretaris LPTIK Ir. Bambang Gonggo Murcitro dan kepala-kepala devisi LPTIK memberikan penjelasan tentang penerapan dan pengembangan sistem manajemen informasi Unib.
Informasi-informasi yang disampaikan antara lain tentang Sistem Informasi Akademik (SIAKAD), Sistem Informasi Perpustakaan (SIMPUS), Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG), Sistem Informasi Rencana Anggaran dan Belanja (SIRENBA), Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara atau Aset (SIMAK BMN/ASET) dan Sistem Informasi Keuangan (SIMKEU).
Selain itu juga dijelaskan tentang infrastruktur jaringan komputer dan tentang pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang dilakukan dan dikembangkan oleh LPTIK Unib, seperti mengelola mata kuliah aplokasi komputer, pelatihan dan peningkatan SDM TIK pegawai, dan melaksanakan CAT Penerimaan CPNS.
“Semua sistem sudah berjalan dan telah memberikan manfaat berupa kemudahan-kemudahan pelayanan baik pelayanan kepada mahasiswa, dosen, dan karyawan maupun stakeholder lainnya,” papar Asahar Johar.
Di akhir pertemuan, Dr. H. Herri Hudaya yang merupakan pria asal Kota Bengkulu itu mengaku sangat senang dan berterimakasih kepada LPTIK Unib yang telah memberikan banyak informasi tentang sistem manajemen informasi ini.
“Kami berencana untuk mengelaborasi informasi-informasi yang disampaikan untuk kepentingan penyusunan dan pengembangan sistem manajemen informasi kepegawaian di Provinsi Jawa Barat,” tukasnya.[hms1]