Skip to main content

UNIVERSITAS BENGKULU

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (FH Unib) melalui Bagian Hukum Pidana dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan seminar nasional bertema “Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pascaberlakunya KUHP dan KUHAP Baru”, Kamis (12/11/2026), di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Seminar ini menghadirkan dua guru besar hukum pidana untuk mengkaji arah pembaruan sekaligus tantangan penerapan sistem peradilan pidana Indonesia setelah berlakunya kedua regulasi tersebut.

Ketua Bagian Hukum Pidana FH Unib dan Dekan FH Unib saat menyampaikan sambutan.(foto:ist-doc)

Kedua narasumber tersebut adalah Prof. Dr. Chairul Huda, S.H, M.H, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dan Prof. Dr. Rena Yulia, S.H, M.H, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).

Seminar tidak hanya diikuti secara langsung oleh peserta di lokasi kegiatan, tetapi juga disiarkan melalui kanal YouTube Fakultas Hukum Unib, FH Unib TV. Dengan demikian, diskusi akademik ini dapat menjangkau kalangan akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat yang lebih luas.

Penyelenggaraan seminar dilatarbelakangi oleh pemberlakuan KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sejak 2 Januari 2026, yang menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht). Pada tanggal yang sama, KUHAP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 juga mulai berlaku, menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Kedua regulasi tersebut menandai babak baru pembaruan hukum pidana Indonesia, baik dari aspek hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Perubahannya tidak sekadar menyangkut pergantian ketentuan perundang-undangan, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap cara negara merumuskan tindak pidana, menentukan pertanggungjawaban pidana, menjatuhkan sanksi, serta menjamin hak-hak para pihak dalam proses peradilan.

Melalui seminar nasional ini, FH Unib berupaya menghadirkan ruang diskusi kritis untuk memahami arah perubahan tersebut sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan implementasinya dalam praktik penegakan hukum.

Ketua Bagian Hukum Pidana FH Unib dan Dekan FH Unib saat memberikan cindera mata dan sertifikat kepada kedua narasumber seminar.(foto:ist-doc)

Perguruan Tinggi Berperan Mengawal Transisi Hukum Pidana

Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua Bagian Hukum Pidana dan Perlindungan Masyarakat FH Unib, Susi Ramadhani, S.H, M.H. Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kedua narasumber, pimpinan fakultas, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam seminar tersebut.

Menurutnya, pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru tidak cukup dimaknai sebagai perubahan teks peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, diperlukan perubahan cara pandang dan pemahaman seluruh pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana.

Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab strategis untuk mengawal masa transisi melalui kajian akademik yang kritis dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana dapat dipahami secara komprehensif dan diterapkan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Sambutan sekaligus pembukaan seminar disampaikan oleh Dekan FH Unib, Dr. M. Yamani, S.H, M.Hum. Ia mengapresiasi inisiatif Bagian Hukum Pidana dan Perlindungan Masyarakat yang telah menghadirkan forum ilmiah dengan tema aktual dan relevan bagi perkembangan hukum nasional.

Ia berharap seminar tersebut tidak hanya memperkaya wawasan sivitas akademika, tetapi juga menghasilkan pemikiran dan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum serta para pemangku kebijakan dalam menghadapi perubahan sistem peradilan pidana Indonesia.

“Dari forum ini nanti kita perlu mencatat setiap penekanan penting dari narasumber maupun masukan dari peserta seminar, kemudian dirangkum dan dielaborasi menjadi book chapter atau bunga rampai yang berisi rekomendasi kepada para pelaksana dan pemangku kebijakan sebagai bentuk kontribusi nyata kita dalam merespons transformasi sistem peradilan pidana pascaberlakunya KUHP dan KUHAP baru,” papar Dr. M. Yamani.

Setelah dibuka secara resmi, seminar dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh kedua narasumber, kemudian diikuti diskusi interaktif yang dipandu Mutiara Nora Peace Hasibuan, S.H, M.H, selaku moderator.

Dekan FH Unib, Ketua Bagian dan para Dosen Hukum Pidana dan Perlindungan Masyarakat FH Unib foto bersama dengan kedua narasumber.(foto:ist-doc)

Rekonstruksi Asas Kesalahan dan Paradigma Pemidanaan

Narasumber pertama, Prof. Dr. Chairul Huda, S.H, M.H, membawakan materi bertajuk “Rekonstruksi Asas Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Nasional”. Dalam pemaparannya, ia menguraikan empat pokok bahasan, yakni pertanggungjawaban pidana, konsep kesalahan berdasarkan ajaran psikologis dan normatif, pembuktian kesalahan, serta pertanggungjawaban pidana korporasi.

Ia menjelaskan bahwa konsep mens rea dan asas geen straf zonder schuld atau tiada pidana tanpa kesalahan merupakan fondasi penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Ia juga menyoroti pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam konstruksi KUHP Nasional yang membawa konsekuensi tersendiri dalam praktik penegakan hukum.

Salah satu hal yang menjadi sorotan Prof. Chairul Huda adalah rumusan Pasal 36 ayat (1) KUHP 2023 yang berbunyi, “Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.”

Menurutnya, rumusan tersebut belum ideal karena kesengajaan atau kealpaan tidak sepenuhnya identik dengan konsep kesalahan. Ia berpandangan bahwa rumusan pertanggungjawaban pidana semestinya menempatkan kesalahan sebagai unsur utama yang harus dibuktikan.

“Seharusnya, setiap orang hanya dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan kesalahan,” ujarnya.

Guru Besar FH Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Chairul Huda, saat memaparkan materi.(foto:ist-doc)

Menurut Prof. Chairul Huda, konstruksi tersebut penting karena konsep kesalahan tidak hanya relevan untuk pertanggungjawaban pidana manusia, yang antara lain ditandai dengan kesengajaan atau kealpaan, tetapi juga berlaku dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi.

Ia menegaskan bahwa terpenuhinya unsur-unsur suatu tindak pidana tidak serta-merta menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana. Penegak hukum tetap harus membuktikan adanya kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pelaku.

“Karena itu, suatu perbuatan yang telah memenuhi rumusan tindak pidana tidak serta-merta dapat menjadi dasar penjatuhan pidana. Penegak hukum tetap harus membuktikan adanya kesalahan pada diri pelaku sebagai salah satu syarat pertanggungjawaban pidana,” ujarnya.

Selain aspek pertanggungjawaban pidana, Prof. Chairul Huda juga menyoroti perubahan paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional. Menurutnya, orientasi pemidanaan tidak lagi semata-mata bertumpu pada pendekatan retributif atau pembalasan, tetapi juga memberikan ruang bagi tujuan pencegahan, pemulihan, dan pencapaian keadilan substantif.

Dengan pendekatan tersebut, pemidanaan diharapkan tidak hanya menjadi respons negara terhadap tindak pidana, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih berkeadilan dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan secara lebih luas.

Penguatan Hak Korban dan Keadilan Restoratif

Perspektif lain mengenai pembaruan sistem peradilan pidana disampaikan narasumber kedua, Prof. Dr. Rena Yulia, S.H, M.H, melalui materi bertajuk “Viktimologi, Perlindungan Korban, dan Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru”.

Guru Besar Fakultas Hukum Untirta, Prof. Rena Yulia, saat memaparkan materi.(foto:ist-doc)

Dalam paparannya, ia menitikberatkan pembahasan pada penguatan posisi dan hak korban dalam proses peradilan pidana. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian antara lain hak atas restitusi, keterlibatan korban dalam proses peradilan, serta mekanisme pemulihan kerugian yang dialami akibat tindak pidana.

Melalui perspektif viktimologi, korban tidak lagi dipandang semata-mata sebagai saksi atau pihak yang dibutuhkan untuk kepentingan pembuktian. Sebaliknya, korban merupakan subjek yang memiliki hak dan kepentingan untuk memperoleh perlindungan serta pemulihan atas kerugian yang dialaminya.

Lebih lanjut, Prof. Rena Yulia mengulas keterkaitan antara konsep keadilan restoratif (restorative justice) dan hukum adat sebagai salah satu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.

Pembahasan tersebut memiliki relevansi tersendiri bagi Provinsi Bengkulu yang masih memiliki masyarakat adat dengan mekanisme penyelesaian berbagai persoalan sosial dan pelanggaran berdasarkan norma serta tradisi yang hidup di tengah masyarakat.

Menurut perspektif ini, nilai-nilai hukum adat dapat menjadi bagian dari kajian dalam pengembangan sistem peradilan pidana nasional. Namun, penerapannya tetap perlu memperhatikan prinsip perlindungan hak, kepastian hukum, dan keadilan bagi seluruh pihak.

Dekan FH Unib, Ketua Bagian dan para Dosen Hukum Pidana dan Perlindungan Masyarakat FH Unib foto bersama dengan kedua narasumber.(foto:ist-doc)

Memperkuat Kontribusi Akademik dalam Pembaruan Hukum Nasional

Ketua Panitia, Dr. Zico Junius Fernando, S.H, M.H, menyampaikan bahwa seminar nasional ini merupakan bagian dari kontribusi FH Unib dalam mengembangkan diskursus akademik mengenai pembaruan hukum pidana nasional.

Ia berharap berbagai pemikiran dan perspektif yang disampaikan kedua narasumber dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut, baik dalam pengembangan pembelajaran, penelitian, maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Melalui seminar ini, Bagian Hukum Pidana dan Perlindungan Masyarakat FH Unib menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan ruang dialog akademik yang mempertemukan perspektif teoretis dengan kebutuhan praktis penegakan hukum.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat peran perguruan tinggi dalam mengawal transformasi sistem peradilan pidana Indonesia agar berjalan seiring dengan prinsip keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, nilai-nilai kemanusiaan, serta kearifan lokal. [Laporan: Susi Ramadhani | Editor: Purna Herawan | Humas].