Universitas Bengkulu (Unib) menghadirkan Komisaris Utama (Komut) PT. Bank Syariah Nasional (BSN) yang juga Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA, CIPM, sebagai narasumber kuliah umum bertema integrasi kebijakan ekonomi syariah untuk pembangunan Bengkulu yang berkelanjutan. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung Layanan Terpadu (GLT) Unib, Jumat (13/11/2026), ini menjadi ruang berbagi wawasan mengenai akuntabilitas tata kelola keuangan daerah dan optimalisasi potensi ekonomi syariah bagi kesejahteraan masyarakat.



Rektor Unib Prof. Indra Cahyadinata saat membuka acara dan menyampaikan sambutan.(foto:hms1)
Mengangkat tema “Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Daerah: Mengintegrasikan Kebijakan Ekonomi Syariah untuk Pembangunan Bengkulu yang Berkelanjutan”, kuliah umum ini diikuti ratusan mahasiswa dan puluhan dosen Unib dari berbagai fakultas.
Kegiatan terselenggara atas kerja sama PT. BSN Kantor Cabang Bengkulu dengan Bagian Kemahasiswaan Rektorat Unib. Kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan literasi, kompetensi, dan motivasi mahasiswa, khususnya dalam memahami sistem perbankan dan perekonomian syariah serta relevansinya terhadap pembangunan daerah.
Kuliah umum dibuka oleh Rektor Unib, Prof. Dr. Indra Cahyadinata, S.P, M.Si, dan turut dihadiri Wakil Rektor I Bidang Akademik Prof. Dr. Kamaludin, S.E, M.M, Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Umum Dr. Yulian Fauzi, S.Si, M.Si, serta Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Prof. Agustin Zarkani, S.P, M.Si, Ph.D.
Hadir pula Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unib Dr. Rina Shutia Hayu, S.E, MM, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unib Prof. Dr. Eng. Dedi Suryadi, S.T, M.T, para kepala biro, dan pimpinan unit kerja di lingkungan Unib.
Dalam sambutannya, Rektor menyampaikan apresiasi atas sinergi BSN Kantor Cabang Bengkulu dan Bagian Kemahasiswaan Unib yang telah menghadirkan narasumber berkompeten untuk berbagi pengetahuan dengan sivitas akademika. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Prof. Bahrullah Akbar atas kesediaannya memberikan wawasan mengenai kebijakan ekonomi syariah dan tata kelola keuangan daerah.



Rektor Unib dan Deputy Branch Manager BSN Bengkulu saling memberikan cindera mata.(foto:hms1)
Menurut Rektor, kuliah umum tidak hanya memperkaya pengetahuan mahasiswa mengenai bidang keilmuan tertentu, tetapi juga membuka wawasan tentang berbagai perkembangan kebijakan, peluang profesi, dan arah karier di masa depan. Pengalaman dan perjalanan karier seseorang, kata dia, tidak selalu harus berjalan linier dengan bidang ilmu yang dipelajari selama menempuh pendidikan tinggi.
Rektor mencontohkan Deputy Branch Manager BSN Kantor Cabang Bengkulu, Nancy Yolanda, S.T, sebagai salah satu gambaran bahwa kompetensi dan pengetahuan yang terus dikembangkan dapat membuka peluang berkarier di berbagai sektor.
“Melalui kuliah umum ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh tambahan pengetahuan, tetapi juga pengayaan informasi dan wawasan berpikir. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat memotivasi dan menginspirasi mahasiswa bahwa pengetahuan yang luas dapat membuka peluang pekerjaan dan karier di berbagai sektor, termasuk di luar bidang ilmu yang dipelajari di bangku kuliah,” ujar Prof. Indra.
Lebih lanjut, Rektor menilai tema yang diangkat sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan Provinsi Bengkulu. Menurutnya, Bengkulu memiliki potensi besar untuk memperkuat fondasi ekonomi melalui pendekatan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan nilai keberkahan, keadilan, dan keberlanjutan.
Salah satu langkah strategis yang dapat dikembangkan adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah ke dalam kebijakan tata kelola keuangan daerah. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya dan keuangan publik diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Bengkulu memiliki potensi besar untuk memperkuat fondasi ekonominya melalui pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga keberkahan dan keberlanjutan. Salah satu langkah strategisnya adalah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah ke dalam kebijakan tata kelola keuangan daerah,” tutur Prof. Indra.



Deputy Branch Manager BSN Bengkulu, Nancy Yolanda, saat menyampaikan sambutan.(foto:hms1)
Sementara itu, Deputy Branch Manager BSN Kantor Cabang Bengkulu, Nancy Yolanda, S.T, menyampaikan terima kasih kepada Unib, khususnya Bagian Kemahasiswaan, atas kolaborasi dalam penyelenggaraan kuliah umum tersebut.
Ia berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi wujud kepedulian BSN terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan literasi ekonomi syariah di kalangan mahasiswa, tetapi juga menjadi awal penguatan kerja sama antarlembaga. Ke depan, kolaborasi tersebut diharapkan dapat diperluas melalui berbagai program yang relevan, seperti penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Bagi kami, Unib bukan sekadar mitra kerja sama, tetapi juga bagian dari perjalanan dan pertumbuhan BSN selama ini dan ke depan. Kami berharap kegiatan hari ini menjadi awal bagi kolaborasi yang lebih luas dan berkelanjutan. Kerja sama yang baik bukan hanya tentang apa yang kita lakukan hari ini, tetapi bagaimana kita saling mendukung, bertumbuh, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di masa mendatang,” paparnya.



Komut BSN Prof. Bahrullah Akbar saat memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa Unib.(foto:hms1)
Memasuki sesi utama, Prof. Bahrullah Akbar memaparkan sejumlah aspek strategis terkait akuntabilitas tata kelola keuangan daerah, integrasi kebijakan ekonomi syariah, serta strategi implementasinya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan empat sumber dana publik, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan dana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Menurutnya, seluruh sumber dana tersebut harus dikelola secara transparan, berkualitas, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan kapasitas fiskal daerah.
“Setiap rupiah uang publik harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” tegas mantan anggota pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) periode 2017–2019 tersebut.
Prof. Bahrullah juga menyoroti kondisi perekonomian Bengkulu yang terus tumbuh, tetapi masih membutuhkan upaya agar pertumbuhan tersebut semakin inklusif dan memberikan manfaat yang merata. Untuk itu, diperlukan strategi optimalisasi potensi ekonomi di berbagai sektor, disertai pengelolaan keuangan daerah yang lebih berorientasi pada hasil dan manfaat, bukan semata-mata pada tingkat penyerapan anggaran.
Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, harus berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan juga perlu diperkuat melalui pendekatan preventif dan berbasis risiko agar dapat mencegah penyimpangan sekaligus mendorong perbaikan tata kelola.
“Pengawasan harus preventif, berbasis risiko, dan berorientasi pada perbaikan tata kelola,” ujarnya.



Para mahasiswa antusias memberikan pertanyaan dan berdiskusi dengan Prof. Bahrullah Akbar.(foto:hms1)
Dalam paparannya, Prof. Bahrullah turut menguraikan prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai landasan etika fiskal, berbagai instrumen ekonomi syariah yang dapat dikembangkan di daerah, serta strategi dan model integrasi ekonomi syariah ke dalam kebijakan fiskal pemerintah daerah.
Ia menekankan bahwa ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam mendorong keadilan ekonomi, memperluas manfaat pembangunan, dan mengoptimalkan potensi sumber daya daerah. Karena itu, kebijakan fiskal perlu dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan jangka pendek, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.
Menutup paparannya, Prof. Bahrullah menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan fondasi utama tata kelola keuangan daerah. Penggunaan APBD harus berorientasi pada hasil dan manfaat, sementara prinsip ekonomi syariah dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat keadilan ekonomi. Potensi Bengkulu juga perlu dioptimalkan melalui kebijakan fiskal yang tepat dan kemitraan antarpemangku kepentingan.
“Akuntabilitas bukan sekadar mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah uang publik dikelola secara amanah, transparan, berkeadilan, dan menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat,” tutup Prof. Bahrullah.
Kuliah umum yang dipandu moderator Akhmad Alfian Rosyadi, S.E, M.E, tersebut berlangsung interaktif. Para mahasiswa dan dosen antusias memanfaatkan sesi diskusi untuk menggali lebih jauh materi yang disampaikan narasumber. Sedikitnya 10 peserta mengajukan pertanyaan sekaligus menyampaikan tanggapan, sehingga forum ini tidak hanya menjadi ruang transfer pengetahuan, tetapi juga wadah pertukaran gagasan mengenai penguatan ekonomi syariah dan pembangunan Bengkulu yang berkelanjutan. [Purna Herawan | Humas].



Komut BSN Prof. Bahrullah Akbar foto bersama dengan Rektor dan para Wakil Rektor serta ratusan mahasiswa Unib usai melakukan kuliah umum.(foto:hms1)