Skip to main content

UNIVERSITAS BENGKULU

Universitas Bengkulu (Unib) terus memperkuat sinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bengkulu dalam mendorong perlindungan paten dan pengembangan invensi menjadi produk bernilai ekonomi. Kolaborasi ini menjadi bagian dari komitmen Unib untuk memastikan hasil penelitian dan inovasi tidak berhenti pada tahap akademik, tetapi dapat dikembangkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif akademisi dan peneliti Unib dalam Diskusi Terfokus (FGD) tentang Paten yang diselenggarakan Kanwil Kemenkum Bengkulu di Hotel Mercure Bengkulu, Senin (9/11/2026). Kegiatan mengusung tema “Mewujudkan Invensi Bernilai Ekonomi melalui Penguatan Drafting dan Mendorong Komersialisasi melalui Temu Bisnis Paten”.

Dalam kegiatan tersebut, akademisi Unib tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga dipercaya menjadi salah satu narasumber utama. Guru Besar Bidang Perdata Ekonomi Fakultas Hukum (FH) Unib, Prof. Dr. Candra Irawan, S.H, M.Hum, menjadi salah satu dari empat narasumber yang memberikan pemahaman mengenai aspek hukum dan teknis perlindungan paten, khususnya terkait kebaruan (novelty) dan penyusunan klaim paten yang kuat.

Kegiatan diawali dengan laporan Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Bengkulu, Nova Harneli. Ia menjelaskan, FGD ini melibatkan perwakilan instansi pemerintah, perguruan tinggi, akademisi, peneliti, dan pelaku industri untuk memperkuat pemahaman mengenai penyusunan dokumen permohonan paten serta peluang komersialisasi invensi.

Empat narasumber yang dihadirkan terdiri atas Pemeriksa Paten Ahli Utama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Dr. Ir. Mohammad Zainudin, M.Eng; Guru Besar FH Unib, Prof. Dr. Candra Irawan, S.H, M.Hum; pelaku usaha sekaligus pemilik CV Jaya Rasa Bengkulu, M. Rofiq Akbar; serta Pemeriksa Paten Ahli Utama, Drs. Zulhelmi Yunus, M.Hum.

Guru Besar FH Unib Prof. Candra Irawan saat memaparkan materi tentang aspek hukum dan teknis perlindungan paten dalam forum FGD yang diselenggarakan Kanwil Kemenkum Bengkulu.(foto:ist-doc)

Sebagai bentuk penguatan kolaborasi, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kanwil Kemenkum Bengkulu dengan 10 perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah di kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu serta 10 perguruan tinggi.

Nova Harneli berharap, kerja sama tersebut dapat menjadi langkah konkret dalam mengidentifikasi potensi invensi sekaligus mendorong perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di daerah.

Kepala Kanwil Kemenkum Bengkulu, Hemawati Br. Pandia, dalam sambutan sekaligus keynote speech menegaskan bahwa paten tidak sekadar menjadi instrumen perlindungan hukum, tetapi juga merupakan aset ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi produk, teknologi, dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, hasil penelitian dan inovasi perlu didukung dengan penyusunan dokumen paten yang berkualitas agar memiliki peluang lebih besar untuk dikembangkan dan dikomersialisasikan. Karena itu, peningkatan kapasitas peneliti, akademisi, inventor, dan pelaku industri dalam memahami proses penyusunan permohonan paten menjadi hal penting.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap semakin banyak potensi invensi di Provinsi Bengkulu yang dapat memperoleh perlindungan paten dan dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, peneliti, dan pelaku industri menjadi kunci agar inovasi tidak berhenti pada tahap penelitian, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Guru Besar FH Unib Prof. Candra Irawan saat memaparkan materi tentang aspek hukum dan teknis perlindungan paten dalam forum FGD yang diselenggarakan Kanwil Kemenkum Bengkulu.(foto:ist-doc)

Dalam sesi pemaparan materi, Prof. Candra Irawan menguraikan berbagai aspek substantif dan teknis yang harus dipahami inventor sebelum mengajukan permohonan paten. Mengacu pada Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten beserta perubahannya, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024, terdapat tiga persyaratan substantif agar suatu invensi dapat memperoleh paten, yakni memiliki kebaruan (novelty), mengandung langkah inventif (inventive step), dan dapat diterapkan dalam industri.

Ketiga persyaratan tersebut bersifat kumulatif sehingga harus dipenuhi secara bersamaan. Artinya, suatu invensi tidak cukup hanya memiliki unsur kebaruan, tetapi juga harus mengandung langkah inventif yang tidak dapat diduga sebelumnya oleh seseorang yang memiliki keahlian di bidang teknik terkait serta dapat diterapkan dalam kegiatan industri.

“Ketiga kriteria ini, yaitu kebaruan (novelty), langkah inventif (inventive step), dan dapat diterapkan dalam industri, harus dipenuhi secara bersamaan,” jelas Prof. Candra.

Selain menjelaskan persyaratan substantif, Prof. Candra juga menguraikan berbagai jenis invensi yang tidak dapat diberikan paten sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Paten. Penjelasan tersebut dilengkapi dengan contoh invensi yang dapat maupun tidak dapat memperoleh perlindungan paten dan paten sederhana.

Untuk memperkaya pemahaman peserta, ia turut membahas perbedaan paten dan paten sederhana, posisi paten Indonesia di tingkat internasional, anatomi dokumen permohonan paten, serta tahapan strategis dalam mempersiapkan dan menyusun dokumen paten. Materi juga mencakup penyusunan deskripsi dan klaim paten, prosedur pendaftaran, hingga jangka waktu perlindungan dan kewajiban pemeliharaan paten.

Pada akhir paparannya, Prof. Candra menekankan pentingnya peran Sentra Kekayaan Intelektual (KI) di perguruan tinggi dalam mendukung dosen dan peneliti sebagai inventor. Sentra KI dapat memberikan pendampingan teknis dalam penyusunan draf permohonan paten, memfasilitasi dukungan pendanaan, serta membantu proses administrasi dan koordinasi dengan DJKI.

Ia mengajak para peneliti dan inventor untuk lebih proaktif mengidentifikasi potensi kekayaan intelektual dari hasil penelitian maupun inovasi yang telah dikembangkan, kemudian mengonsultasikannya kepada Sentra KI agar dapat segera diproses untuk memperoleh perlindungan hukum.

“Mari lakukan identifikasi mendalam terhadap invensi Anda. Segera hubungi Sentra KI untuk mulai menyusun draf pertama paten atau kekayaan intelektual Anda. Ayo, bersama-sama kita wujudkan inovasi menjadi aset nyata,” ajaknya.

FGD berlangsung interaktif melalui diskusi dan pertukaran gagasan antara akademisi, peneliti, dan pelaku industri. Berbagai isu yang dibahas meliputi identifikasi potensi invensi, pemenuhan aspek kebaruan, penyusunan klaim, hingga peluang perlindungan dan komersialisasi paten.

Keterlibatan Unib dalam kegiatan ini sekaligus mempertegas peran perguruan tinggi sebagai salah satu penggerak lahirnya inovasi yang terlindungi secara hukum dan memiliki nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. [Laporan: Candra | Editor: Purna Herawan | Humas].