Universitas Bengkulu (Unib) terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu. Melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Unib meresmikan Divisi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) di bawah koordinasi Pusat Studi Lingkungan LPPM Unib.
Divisi ini diinisiasi sebagai ruang kolaborasi untuk memperkuat sinergi triple helix yang melibatkan academia, government, dan private sector dalam mendorong implementasi PRKBI di Provinsi Bengkulu. Sekaligus, keberadaan divisi tersebut menjadi fondasi awal pembentukan Centre of Excellence (CoE) PRKBI Unib sebagai pusat unggulan yang diharapkan mampu menghasilkan riset, rekomendasi kebijakan, inovasi, dan program pengabdian masyarakat yang berdampak.
Peluncuran Divisi PRKBI Pusat Studi Lingkungan LPPM Unib berlangsung di Hotel Santika Bengkulu, Rabu (30/9/2026). Kegiatan ini terlaksana melalui kerja sama dan dukungan Oxford Policy Management Limited (OPML) dalam implementasi program pembangunan rendah karbon yang didukung Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) United Kingdom dan bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia.
Peluncuran tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara LPPM Unib dan Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Provinsi Bengkulu, serta dialog publik bertajuk “Penguatan Peran Perguruan Tinggi sebagai Centre of Excellence dan Sinergi Triple Helix (Academia-Government-Private Sector) dalam Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim.”
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Rektor Unib Prof. Dr. Indra Cahyadinata, SP, M.Si, yang diwakili Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Prof. Ashar Muda Lubis, S.Si, M.Sc, Ph.D.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Umum Unib Dr. Yulian Fauzi, Kepala Kantor Kerja Sama dan Layanan Internasional (KSLI) Unib Prof. Dr. Wisma Yunita, M.Pd, para dekan di lingkungan Unib, kepala pusat studi di bawah LPPM Unib, perwakilan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Koordinator Regional OPML, perwakilan LPPM dari sejumlah perguruan tinggi, aktivis dan pegiat lingkungan, serta insan pers.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama LPPM Unib dengan Bapperida Provinsi Bengkulu tentang implementasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim.(foto:hms1)
Memperkuat Peran Perguruan Tinggi
Kepala LPPM Unib, Prof. Dr. Eng. Ir. Dedi Suryadi, S.T, M.T, mengatakan perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam menyediakan dukungan ilmiah bagi implementasi PRKBI. Perguruan tinggi, menurutnya, memiliki sumber daya pengetahuan, tenaga ahli, data riset, serta kemampuan menghasilkan inovasi yang dapat mendukung pemerintah dan masyarakat menghadapi tantangan perubahan iklim.
“Perguruan tinggi merupakan salah satu alternatif lembaga yang dapat melanjutkan PRKBI dengan menyediakan basis ilmiah, tenaga ahli, data riset, dan inovasi teknologi,” ujarnya.
Menurut Prof. Dedi, Divisi PRKBI tidak hanya diarahkan menjadi wadah penelitian, tetapi juga menjadi penghubung antara ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, dunia usaha, dan kebutuhan masyarakat.
“Unib memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan riset yang tidak hanya menghasilkan publikasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah,” tegasnya.
Ia menjelaskan, arah pengembangan riset Unib terus diselaraskan dengan sektor-sektor strategis yang memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan rendah karbon. Melalui Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM Unib 2026–2030, terdapat tiga fokus utama, yaitu pengembangan potensi pesisir dan hutan hujan tropis, energi terbarukan berbasis sumber daya lokal, serta pengelolaan limbah terpadu berbasis ekonomi sirkular.
“Potensi Bengkulu sangat besar, baik dari sisi kawasan hutan, wilayah pesisir, maupun sumber daya lokal lainnya. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dapat dikelola secara berkelanjutan dengan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan,” jelasnya.
Bengkulu memiliki kawasan hutan sekitar 928 ribu hektare dan garis pantai sepanjang 525 kilometer. Kekayaan tersebut menjadi modal penting bagi pengembangan konservasi, ekonomi hijau, serta pengelolaan dan penyerapan karbon.
Dari sisi sumber daya manusia, Unib juga memiliki kekuatan akademik yang didukung 915 dosen, termasuk 94 guru besar. Potensi tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat riset dan inovasi untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan daerah.
Dari Hutan hingga Karbon Biru
Pada sektor kehutanan, Unib mengembangkan sejumlah program melalui pengelolaan KHDTK Bukit Daun dan pendekatan AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land Use), antara lain melalui pengukuran stok karbon, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi berbasis komunitas. Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga fungsi ekologis kawasan sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
Sementara pada sektor pesisir, Unib mengembangkan kajian karbon biru (blue carbon) melalui pemetaan mangrove, penelitian sampah laut (marine debris), dan konservasi ekosistem Pulau Enggano.
Kajian karbon biru menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan rendah karbon karena ekosistem pesisir, khususnya mangrove, memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan karbon sekaligus berperan menjaga keseimbangan ekologis kawasan pesisir.
Berbagai potensi dan kegiatan tersebut kemudian diintegrasikan dalam pengembangan Divisi PRKBI yang diarahkan menjadi fondasi pembentukan CoE PRKBI Unib.
CoE tersebut dirancang tidak sekadar sebagai pusat kajian, tetapi sebagai simpul yang menghubungkan riset, kebijakan, peningkatan kapasitas, pengelolaan karbon, dan inovasi teknologi.
“Centre of Excellence PRKBI Unib tidak hanya menjadi pusat kajian, tetapi juga menjadi penghubung antara riset, kebijakan, peningkatan kapasitas, pengelolaan karbon, dan inovasi teknologi,” kata Prof. Dedi.
Untuk mewujudkan fungsi tersebut, CoE PRKBI dikembangkan melalui empat pilar utama. Pertama, Research & Policy, yang berfokus pada penguatan kajian, regulasi, dan penyusunan naskah akademik terkait PRKBI. Kedua, Capacity Building, yang diarahkan pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.
Ketiga, MRV & Carbon Hub, yang berfungsi memperkuat sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi karbon. Keempat, Innovation Center, yang mendorong hilirisasi inovasi teknologi, antara lain biochar dan teknologi daur ulang berbasis konsep 9R.
“Sinergi antara academia, government, dan private sector menjadi kunci agar pembangunan rendah karbon dapat berjalan secara berkelanjutan,” ungkap Prof. Dedi.
Melalui Divisi PRKBI, LPPM Unib mengembangkan kolaborasi pada sejumlah sektor prioritas, mulai dari regulasi dan kebijakan, AFOLU, pesisir dan karbon biru, hingga limbah dan energi. Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah daerah, Bappenas RI, sektor swasta, kelompok masyarakat, serta berbagai mitra pembangunan.
Tim Leaer LCDI LPPM Unib, Dr. Yansen, menjelaskan maksud dan tujuan peluncuran Divisi PRKBI pada Pusat Kajian Lingkungan LPPM Unib.(foto:hms1)
Melanjutkan Pengetahuan dan Praktik LCDI
Tim Leader Low Carbon Development Initiative (LCDI) LPPM Unib, Dr. Yansen, S.Hut, mengatakan penguatan peran Unib melalui Divisi PRKBI juga menjadi bagian dari upaya memastikan berbagai pengetahuan, kebijakan, data, dan praktik baik yang telah dikembangkan melalui program LCDI dapat terus dilanjutkan di daerah.
Di tingkat daerah, kata Yansen, program LCDI telah memfasilitasi penguatan perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Daerah dengan mengintegrasikan PRKBI ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Selain itu, telah disusun dokumen Rencana PRKBI Daerah Bengkulu 2025–2045 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Tahun 2025–2045 sebagai landasan kebijakan jangka panjang.
“Penerbitan Pergub PRKBI tersebut menjadi bukti konkret komitmen regional dalam menjadikan pembangunan rendah karbon sebagai pilar utama,” ujarnya.
Dokumen tersebut menjadi landasan untuk mengintegrasikan agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, seperti RPJMD, Renstra, dan RKPD.
Foto bersama para pimpinan Unib, para Dekan dan akademisi, unsur Pemerintah Provinsi Bengkulu, Perusahaan Swasta, serta para aktivis lingkungan, usai peresmian Divisi PRKBI LPPM Unib.(foto:hms1)
Menurut Yansen, program LCDI juga telah memfasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan pemangku kepentingan melalui berbagai pelatihan, antara lain monitoring dan pelaporan pembangunan rendah karbon melalui platform AKSARA serta pelatihan system dynamics modelling untuk memproyeksikan target penurunan emisi.
Selain penguatan kapasitas, LCDI juga memfasilitasi diskusi publik dan kajian untuk membangun enabling environment bagi pelaksanaan PRKBI di Bengkulu. Dukungan juga diberikan melalui proyek percontohan, salah satunya Enggano Solar Nexus.
“Berbagai kebijakan, pengetahuan, keterampilan, dan data informasi terkait PRKBI telah banyak didokumentasikan dan ditransfer ke daerah yang perlu dilanjutkan pascaprogram LCDI fase kedua berakhir,” paparnya.
Karena itu, menurut Yansen, pembentukan Divisi PRKBI menjadi langkah penting untuk menjaga kesinambungan berbagai capaian tersebut sekaligus mendukung agenda nasional menuju net zero emission pada 2060.
“Peluncuran Divisi PRKBI diharapkan menjadi fondasi penguatan Centre of Excellence atau Pusat Unggulan terkait PRKBI. Kami mohon dukungan agar Pusat Unggulan ini dapat berkembang,” ujarnya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan sivitas akademika Unib, Bappenas RI, Bapperida Provinsi Bengkulu dan organisasi perangkat daerah terkait, Pokja PRKBI Bengkulu, serta seluruh mitra pembangunan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada FCDO United Kingdom melalui OPML atas dukungan dalam pengembangan agenda pembangunan rendah karbon di Bengkulu.
Unib Hadirkan Riset yang Berdampak
Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Unib Prof. Ashar Muda Lubis menyampaikan apresiasi kepada LPPM Unib dan seluruh mitra yang telah menginisiasi langkah strategis tersebut.
Menurutnya, pembentukan Divisi PRKBI pada Pusat Studi Lingkungan LPPM Unib menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim di Provinsi Bengkulu.
“Kita melihat Pemerintah Provinsi Bengkulu telah memiliki komitmen yang kuat melalui Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Tahun 2025 hingga 2045. Namun, komitmen tersebut harus didukung oleh ilmu pengetahuan, data, riset, inovasi, dan kerja nyata di lapangan. Di sinilah Universitas Bengkulu hadir,” ujarnya.
Prof. Ashar menegaskan, paradigma perguruan tinggi saat ini menuntut kampus untuk mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Penelitian dan pengabdian, katanya, tidak boleh berhenti pada laporan, seminar, atau publikasi, tetapi harus mampu menjawab persoalan riil yang dihadapi masyarakat dan daerah.
“Unib memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk ikut menyelesaikan persoalan daerah. Melalui Divisi PRKBI, kita ingin memperkuat peran kampus sebagai pusat kolaborasi, pusat kajian, dan pusat lahirnya gagasan-gagasan yang dapat membantu pembangunan daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon, serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs,” tegasnya.
Ia berharap peluncuran Divisi PRKBI dan dialog publik tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan arah pengembangan yang jelas, agenda kerja yang konkret, serta tindak lanjut yang dapat segera diwujudkan.
Dengan demikian, keberadaan Divisi PRKBI diharapkan semakin memperkuat posisi Unib sebagai mitra strategis pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengimplementasikan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Provinsi Bengkulu.
Kepala LPPM Unib Prof. Dedi Suryadi, Kabag Perekonomian dan SDA Bapperida Provinsi Bengkulu, serta perwakilan PT. Tolan Tiga Indonesia – SIPEF Group, saat menjadi narasumber dialog publik.(foto:hms1)
Ruang Kolaborasi Triple Helix
Dialog publik dalam kegiatan tersebut dipandu CEO Arconesia Jusrian Orpa Yanda, M.Sc, dengan menghadirkan tiga narasumber, yakni Kepala LPPM Unib Prof. Dedi Suryadi, Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu yang diwakili Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sepragusri, S.T, M.Si, serta Director Sustainability PT Tolan Tiga Indonesia, bagian dari SIPEF Group, Ofra Shinta Fitri, MBA.
Diskusi berlangsung dinamis hingga siang hari. Para peserta membahas berbagai gagasan dan strategi untuk memperkuat implementasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim 2025–2045 di Provinsi Bengkulu, termasuk penguatan kebijakan, riset, investasi, peningkatan kapasitas, pengelolaan karbon, hingga pengembangan proyek-proyek percontohan.
Dukungan terhadap pembentukan Divisi PRKBI Pusat Studi Lingkungan LPPM Unib juga mengemuka dalam dialog tersebut. Hal ini menjadi modal penting untuk membangun ruang kolaborasi yang lebih kuat antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Melalui peluncuran Divisi PRKBI, Unib menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjadi pusat pendidikan dan penelitian, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam menghadirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan bagi persoalan pembangunan daerah.
Langkah tersebut sekaligus memperkuat arah Unib dalam menghadirkan riset dan inovasi yang berdampak, serta membangun kolaborasi lintas sektor untuk mendukung Bengkulu menuju pembangunan yang lebih rendah karbon, berkelanjutan, dan berketahanan terhadap perubahan iklim. [Purna Herawan | Humas].