Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (FH Unib) sukses menyelenggarakan Kuliah Umum bersama Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Prof. Amzulian Rifai, S.H, LLM, Ph.D, di Ruang Internasional 1 Dekanat FH Unib, Kamis (6/11/2025).
Ketua Komisi Yudisial, Prof. Amzulian Rifai disambut hangat oleh sivitas akademika Unib.(foto:hms1)
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat atmosfer akademik dan pengembangan ilmu hukum di Program Doktor yang baru berdiri di FH Unib. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan wujud nyata kerja sama berkelanjutan antara FH Unib dan Komisi Yudisial dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kompetensi mahasiswa, akreditasi program studi, serta transformasi pendidikan tinggi yang berdampak bagi masyarakat luas.
“Melalui kegiatan ini kita dapat mempererat silaturahmi antar-akademisi. Prof. Amzulian juga seorang guru besar hukum dan pernah menjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Jadi, selain ilmu, banyak nilai dan inspirasi yang bisa kita ambil dari pertemuan ini,” ujar Dekan FH Unib, Dr. M. Yamani, S.H, M.Hum.
Momentum Strategis untuk FH Unib
Kuliah umum dibuka secara resmi oleh Rektor Unib, Prof. Dr. Indra Cahyadinata, S.P, M.Si, yang menyampaikan apresiasi atas inisiatif FH Unib menggelar kegiatan strategis tersebut.
Rektor Unib Prof. Indra Cahyadinata saat membuka Kuliah Umum Ketua Komisi Yudisial di FH Unib.(foto:hms1)
“Kami bangga karena Program Doktor Ilmu Hukum yang baru berdiri sudah mampu menghadirkan pejabat tinggi negara sebagai narasumber. Ini tentu menjadi nilai tambah bagi akreditasi program studi maupun institusi,” ujarnya.
Rektor juga menambahkan, kehadiran Prof. Amzulian menjadi kebanggaan tersendiri, karena beliau merupakan putra asli Musi Rawas, Sumatera Selatan, daerah yang sangat dekat dengan Bengkulu. Banyak mahasiswa dari Musi Rawas dan Lubuklinggau yang justru memilih kuliah di Unib karena kedekatan wilayah dan reputasi akademik kampus.
“Ini menjadi motivasi bagi kita semua, bahwa semakin banyak putra-putri daerah Sumatera Bagian Selatan yang sukses berkiprah di tingkat nasional. Bagi mahasiswa, semoga kehadiran Prof. Amzulian dapat menjadi inspirasi untuk terus berprestasi,” tambah Dr. Indra.
Para mahasiswa dan pejabat dari unsur Mahkamah Agung tampak antusias mengikuti kuliah umum.(hms1)
Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa dalam kegiatan ini. Hadir mendampingi Rektor antara lain Wakil Rektor I Prof. Kamaludin, Wakil Rektor II Dr. Yulian Fauzi, serta para guru besar FH Unib seperti Prof. Herawan Sauni, Prof. Herlambang, Prof. Candra Irawan, dan Prof. Iskandar.
Selain sivitas akademika, kuliah umum juga diikuti oleh para pejabat dan aparat penegak hukum dari berbagai lembaga, seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, Kejaksaan Tinggi, serta unsur Mahkamah Agung. Mereka antusias mengikuti paparan yang mengangkat tema “Peran Komisi Yudisial dalam Peningkatan Profesionalisme Hakim.”
Profesionalisme Hakim Kunci Kepercayaan Publik
Dalam paparannya, Prof. Amzulian—yang meraih gelar S2 dan S3 di Australia dan Inggris—menjelaskan peran konstitusional Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap kekuasaan kehakiman yang bermitra dengan Mahkamah Agung.
Prof. Amzulian Rifai saat memaparkan materi tentang Peran Komisi Yudisial dalam profesionalisme hakim.(hms1)
Ia menekankan, kepercayaan publik (public trust) terhadap pengadilan harus menjadi prioritas utama dalam mewujudkan sistem peradilan yang mendukung transformasi kebangsaan dan program strategis nasional.
“Untuk meningkatkan public trust, dibutuhkan profesionalisme hakim yang tinggi. Karena itu, pembenahan birokrasi pengadilan dan penerapan proses peradilan yang cepat, transparan, dan efisien harus berjalan seiring,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prof. Amzulian menyampaikan bahwa Komisi Yudisial terus berupaya meningkatkan profesionalisme hakim melalui berbagai langkah strategis, termasuk memperjuangkan kesejahteraan, perlindungan, dan keamanan bagi hakim, serta penguatan kode etik dan pemantauan kinerja.
“Dengan kesejahteraan yang memadai dan jaminan keamanan yang baik, hakim dapat bekerja lebih profesional. Dari sinilah akan tumbuh kepercayaan publik yang kokoh terhadap lembaga peradilan,” ujarnya, seraya menyinggung pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang juga membahas isu profesionalisme dan kesejahteraan hakim.
Prof Amzulian menerima cindera mata plakat Unib dan foto bersama dengan peserta kuliah umum.(foto:hms1)
Kuliah umum ditutup dengan penyerahan cendera mata berupa plakat dari Rektor Unib kepada Prof. Amzulian, dilanjutkan sesi foto bersama seluruh peserta.
Kegiatan ini menjadi bukti komitmen Fakultas Hukum Unib dalam memperkuat jejaring akademik dan memperluas kontribusi nyata bagi pembangunan hukum nasional. [Purna Herawan | Humas].